Ruang.co.id – Masyarakat di berbagai daerah Jawa Timur seperti Mojokerto, Gresik, Kediri, dan Banyuwangi mengalami krisis LPG 3 Kg. Stok yang menipis menyebabkan harga gas melon meroket, sementara antrian panjang di agen dan distributor resmi tak terhindarkan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPW IKAPPI) Jawa Timur, Agus Susilo, menyatakan bahwa harga LPG 3 Kg yang sebelumnya berkisar Rp16 ribu kini melambung hingga lebih dari Rp18 ribu per tabung. Gangguan distribusi dan pembatasan penjualan di tingkat pengecer semakin memperburuk situasi.
Kelangkaan gas LPG 3 Kg di Jawa Timur dipicu oleh kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2025. Kebijakan ini membatasi penjualan LPG 3 Kg bersubsidi hanya melalui pangkalan resmi, menghilangkan pengecer dari rantai distribusi.
“Keputusan ini perlu segera dievaluasi. Jika tidak, masyarakat semakin kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi dan harga akan terus naik,” ujar Agus Susilo, Selasa (4/2).
DPW IKAPPI Jatim meminta pemerintah segera membuka kembali jalur distribusi ke pengecer untuk mencegah dampak lebih buruk bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Di tengah kelangkaan ini, beredar rumor bahwa LPG 3 Kg bersubsidi akan digantikan oleh Bright Gas 3 Kg nonsubsidi. Namun, Pertamina memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Saat ini, Bright Gas hanya tersedia dalam ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg.
Pemerintah memang tengah berusaha memastikan subsidi LPG 3 Kg lebih tepat sasaran. Sayangnya, kebijakan baru ini masih belum berjalan efektif, menyebabkan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi justru kesulitan mengakses LPG 3 Kg.
Masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil menengah (UKM), menjadi pihak yang paling terdampak dari kenaikan harga LPG 3 Kg. Biaya operasional usaha kuliner dan rumah tangga meningkat, memaksa sebagian pedagang menaikkan harga jual produk mereka.
Pemerintah menargetkan pengurangan konsumsi LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 1 juta metrik ton per tahun untuk menghemat anggaran dan mengalokasikan subsidi ke program yang lebih strategis. Namun, tanpa solusi distribusi yang lebih baik, kebijakan ini justru dapat memperburuk keadaan.
