Sidoarjo, Ruang.co.id – Pemerintah Kabinet Merah Putih membuat langkah besar yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat bawah. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), program pembangunan 3 juta unit rumah Mampu Biaya Layak (MBL) diluncurkan untuk tahun 2025, sebagai bagian dari revolusi perumahan rakyat.
Tak hanya sekadar janji, program MBL menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dengan mengusung konsep rumah yang terjangkau namun tetap memenuhi standar kelayakan hidup, program ini menjadi simbol keberpihakan negara pada rakyat kecil.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, membawa angin perubahan lewat pendekatan struktural dan strategis. Meski alokasi anggaran tahun 2025 mengalami penurunan signifikan—Rp5,07 triliun, dari sebelumnya Rp14,68 triliun di 2024—komitmen untuk mewujudkan hunian layak tak ikut surut. Bahkan, sekitar Rp1,2 triliun dari anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Uniknya, konsep distribusi rumah ini juga memperhatikan pemerataan, sebanyak antara 1.000 sampai 800 unit rumah akan dibangun di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tak terkecuali pemenuhan rumah MBL di Kabupaten Sidoarjo, yang menyambut antusias program tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, Bachruni Aryawan, menjelaskan bahwa bila nantinya Sidoarjo akan mendapatkan kuota 1.000 unit rumah, pihaknya akan menyiapkan diperkirakan akan membutuhkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Sidoarjo Barat (Sibar) sebagai lokasi pembangunan. “Dari luas tersebut, 6 hektare akan digunakan untuk perumahan dengan luas 60 meter persegi, dan 4 hektare lainnya untuk PSU—Prasarana, Sarana, dan Utilitas, seperti jalan, taman, dan fasilitas publik lainnya,” ungkap Bachruni, Jumat (1/5).
Rumah MBL ini akan menjadi alternatif ideal bagi masyarakat Sidoarjo yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak.
Untuk pembangunan fisik rumah akan menjadi tanggung jawab penuh dari Kementerian PKP. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahannya, sementara pusat mengurus pembiayaan dan pelaksanaannya. Lokasi potensial yang tengah dikaji oleh Dinas Perkim CKTR antara lain wilayah Kecamatan Balongbendo dan Kecamatan Tarik.
Dinas Perkim CKTR, tambah Bachruni, juga akan menyiapkan sistem verifikasi untuk pembeli unit rumah yang lebih ketat lagi, agar dapat tepat sasaran benar – benar dimiliki oleh warga Sidoarjo yang mempunyai kemampuan berpenghasilan rendah. Bukan dibeli oleh orang – orang yang berpenghasilan lebih mampu, untuk dijadikan sebuah investasi atau dihuni, maupun diperjualbelikan lagi.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait saat ini juga tengah membenahi struktur internal kementerian. Ia mengusulkan kepada Istana Negara pembentukan empat direktorat jenderal dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru, yang mencakup:
1. Dirjen Perumahan Perdesaan
2. Dirjen Perumahan Perkotaan
3. Dirjen Kawasan Permukiman
4. Dirjen Infrastruktur dan Pendukung Hunian
Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun birokrasi yang lebih bersih, sederhana, dan transparan, serta mudah diakses publik.
Di tengah keterbatasan anggaran, semangat membangun tidak pernah surut. Program MBL 2025 bukan sekadar pembangunan fisik rumah, tapi menjadi pondasi baru bagi kehidupan yang lebih bermartabat bagi jutaan keluarga Indonesia.
