Sidoarjo, Ruang.co.id – Sorotan publik terhadap lambannya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati, akhirnya direspons tegas oleh wakil rakyat.
Kamis sore (9/10/2025), Komisi C dan D DPRD Sidoarjo turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), di lokasi proyek yang dikerjakan oleh PT Ardi Tekindo Perkasa (ATK).
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, SH, menyebut pihaknya telah menerima banyak laporan dan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun masyarakat.
“Kami mendapat informasi resmi bahwa PT ATK telah disanksi surat peringatan (SP) oleh Dinkes karena progresnya lamban. Dari pantauan kami, proyek senilai Rp51,7 miliar itu baru berjalan 3 persen. Ini progres yang sangat minim,” tegasnya.
Choirul, atau akrab disapa Abah Dayat, menilai kinerja kontraktor jauh dari profesional.
“Kalau lambatnya pekerjaan karena kendala pembiayaan, berarti kontraktor memang tidak siap dan tidak profesional,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD akan segera menggelar hearing terbuka untuk mengurai akar masalah agar pembangunan RSUD Sedati tidak mangkrak.
Dari hasil sidak, tampak di lapangan baru sebatas pemasangan pondasi dan tiang pancang. Aktivitas pekerja pun terlihat sepi.
“Setiap pekan Dinkes rapat dengan kontraktor membahas progres, tapi hasilnya tetap stagnan,” ungkap Abah Dayat prihatin.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, M.Si, bersama anggota Sutadji, Tarkit Erdianto, dan Wahyu Lumaksono, juga meninjau lokasi proyek dan berdialog dengan Plt. Kepala Dinkes dr. Lakhmie Herawati.
“Dari pemaparan yang kami terima, pekerjaan fisik kurang 19 persen dari target. Ini menunjukkan ketidakmampuan pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kalau memang tidak mampu, sebaiknya mundur saja,” tegas Dhamroni.
Menurutnya, pembangunan RSUD Sedati bukan sekadar proyek fisik, tapi amanah rakyat untuk pelayanan kesehatan yang lebih merata.
“Masyarakat di wilayah utara Sidoarjo sangat menunggu rumah sakit ini. Jangan biarkan mereka menunggu lebih lama hanya karena kontraktor tidak profesional,” ujarnya.
DPRD meminta Dinkes bersikap tegas, tanpa kompromi. “Kami tidak ingin proyek ini molor atau mangkrak. Jika perlu, kontraktor diganti dengan yang lebih kompeten,” tegas Gus Dham mengakhiri sidak.
