Rasiyo Diwaduli Zonasi Sekolah hingga Ijazah Tertahan oleh Warga Tegalsari
- account_circle Ruang Gentur
- calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
- print Cetak
Anggota DPRD Jawa Timur Dr. H. Rasiyo, M.Si sedang menyimak keluhan warga mengenai sistem zonasi pendidikan dan masalah penahanan ijazah di Balai RW 6, Tegalsari, Surabaya. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ruang.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Dr. H. Rasiyo, M.Si, menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan sistem zonasi sekolah hingga kasus penahanan ijazah siswa oleh Warga Tegalsari saat gelar serap aspirasi (reses) sidang Kedua, di kecamatan Tegslsari Surabaya, selasa (10/2) malam.
Reses yang digelar di Balai RW 6, Jalan Cempaka Nomor 25 itu dihadiri warga setempat. Dalam kesempatan itu, beberapa warga menyampaikan berbagai persoalan di sekitar wilayahnya termasuk diantaranya masalah pendidikan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mencatat keluhan terkait minimnya jumlah SMA/SMK negeri di Surabaya khususnya di wilayah kecamatan Gegalsari serta dampaknya terhadap akses pendidikan.
“Memang biasanya yang dipermasalahkan oleh warga ya kurangnya sekolah negeri. Tetapi, mendirikan sekolah negeri itu juga tidak gampang,” ujar mantan kepala dinas pendidikan dan Sekdaprov Jawa timur itu menegaskan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menjelaskan, kendala utama pendirian SMA/SMK negeri baru di Surabaya terletak pada ketersediaan lahan. Selain itu, terdapat persoalan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyebut pengelolaan SMA/SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara aset tanah berada di bawah Pemerintah Kota.
“Tanahnya kan ada di kota. Yang punya tanah itu bupati atau wali kota. Nah itu harus koordinasi yang baik. Di Surabaya misalkan, mencari tanah dua hektare juga tidak semudah membalik telapak tangan,” jelas mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut.
Selain persoalan infrastruktur sekolah, Rasiyo juga menyoroti belum adanya kepastian petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran mendatang.
Ia meminta kementerian terkait segera menerbitkan aturan tersebut agar masyarakat memiliki kepastian.
“Sistem untuk penerimaan murid baru segera diturunkan agar wali murid itu menyiapkan diri. Apakah TKA itu digunakan? Apakah zonasi juga dipakai lagi? Sehingga kalau hal-hal ini disampaikan lebih awal, wali murid akan mempersiapkan diri,” tandasnya.
Dalam sesi dialog, salah satu warga juga mengadukan nasib anaknya yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi biaya administrasi.
Menanggapi hal itu, Rasiyo merespons dengan tegas dan berjanji akan melakukan pengecekan langsung. “Ya, dilaporkan ke tim, nanti saya cek,” pungkasnya.
- Penulis: Ruang Gentur
