Sidoarjo, Ruang.co.id — Abdillah Nasik, Ketua DPRD Sidoarjo, yang juga Ketua PKB Sidoarjo, merespons langkah Subandi yang berupaya kembali ke DPC PKB Sidoarjo, melalui pendekatan politik dan komunikasi dengan tokoh partai dan sejumlah kyai, dalam dinamika internal menjelang Muscab, di Sidoarjo, Maret 2026.
Langkah politik Subandi kembali mencuat, setelah dia melakukan serangkaian komunikasi intensif dengan sejumlah tokoh partai dan kalangan kiai.
Aktivitas itu berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, beririsan dengan momentum Ramadan, yang kerap dimanfaatkan sebagai ruang silaturahmi politik, atau political outreach (pendekatan politik berbasis relasi sosial).
Gerilya politik tersebut tidak berjalan tanpa respons. Sejumlah kader dan pengurus PKB di tingkat cabang, hingga anak cabang mulai menyatakan sikap terbuka.
Mereka membangun konsolidasi internal, sebagai bentuk respons terhadap manuver yang dinilainya berpotensi mengganggu stabilitas organisasi.
Abdillah Nasik, yang akrab disapa Cak Nasik, menyebut dinamika tersebut sebagai bagian dari ekspresi politik yang sah, namun tidak menentukan arah keputusan partai.
“Itu hanya bunyi-bunyian atau cek sound. Semua orang punya hak. Jadi upaya dukung-mendukung tidak ada pengaruhnya, karena di Muscab nanti bukan pemilihan langsung,” ujarnya kepada Ruang.co.id pada Jumat (20/3/2026).
Ia menegaskan bahwa mekanisme Musyawarah Cabang (Muscab) PKB tidak menggunakan sistem pemilihan terbuka. Penentuan kepemimpinan, dilakukan melalui penunjukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), setelah melalui tahapan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, yang menilai integritas, loyalitas, serta rekam jejak kader.
“DPP dan DPW sangat jeli melihat kader terbaik. Loyalitas, integritas, dan rekam jejak akan dicermati dalam tahapan itu,” kata Nasik.
Dalam konteks internal, status Subandi menjadi sorotan. Nasik menyatakan bahwa pasca Pilkada sebelumnya, posisi Subandi tidak lagi tercatat sebagai kader aktif. “Sudah jelas, pasca Pilkada dulu bukan kader, bukan siapa-siapa di PKB,” ujarnya lagi.
Di sisi lain, muncul pernyataan dari Forum Silaturahmi (Forsil) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Sidoarjo, yang menyebut adanya aspirasi dari tingkat bawah.
Mereka menyampaikan bahwa, komunikasi yang terjadi selama ini merupakan silaturahmi biasa, bukan deklarasi dukungan politik formal.
Seorang perwakilan Forsil menyatakan, “Tidak ada dukung-mendukung calon. Yang ada aspirasi kader di tingkat kecamatan agar Subandi kembali memimpin PKB Sidoarjo,” ujarnya.
Namun, klaim tersebut segera mendapat bantahan dari sejumlah struktur partai lainnya. Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB dan organisasi sayap Perempuan Bangsa menegaskan bahwa, informasi mengenai dukungan kiai bersifat tidak akurat atau hoaks.
Mereka menyampaikan bahwa, struktur partai tetap mengikuti garis komando DPP, dan tidak terlibat dalam deklarasi dukungan individu.
Sikap itu juga disertai imbauan, agar tidak membawa nama organisasi keagamaan, dalam kepentingan politik praktis yang belum terverifikasi.
Penolakan lebih keras datang dari Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB Balongbendo. Ketua DPAC, Sony Widato, secara terbuka menolak kemungkinan kembalinya Subandi ke posisi strategis di partai.
“Tidak ada satupun pengurus DPAC yang mengusulkan. Kami tidak mengharapkan pengkhianat partai kembali memimpin,” katanya.
Sementara itu, sejumlah pengurus di tingkat PAC dan PB Sidoarjo, juga menyuarakan penolakan dengan alasan menjaga disiplin organisasi. Mereka menilai bahwa konsistensi kader menjadi elemen utama dalam sistem kaderisasi partai.
“Kami ingin pemimpin yang lahir dari proses perjuangan bersama, bukan yang datang dan pergi demi kepentingan tertentu,” ujar Abah Usman, politisi kawakan PKB Sidoarjo, kepada wartawan.
Tidak dipungkiri, Subandi pernah menorehkan luka terhadap pengurus, politisi dan kader PKB Sidoarjo, ketika hengkang dari PKB, sejak Pilkada 2024. Luka akibat aksinya itu, hingga kini masih terngiang dan membuat trauma internal PKB Sidoarjo.
Keputusan Subandi meninggalkan PKB Sidoarjo, pada momentum krusial Pilkada Sidoarjo 2024, menjadi titik awal retaknya hubungan dengan internal partai.
Saat itu, ia masih menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo, namun mundur mendadak di detik akhir pendaftaran calon, ketika proses penjaringan belum final, dan skema pasangan dari DPP masih disiapkan.
Langkah tersebut berlanjut dengan keputusan maju melalui koalisi partai lain seperti Golkar, Gerindra, dan Demokrat.
Dalam praktik politik, tindakan ini dikenal oleh politisi PKB, sebagai party switching, atau perpindahan kendaraan politik, yang kerap dipersepsikan sebagai pelanggaran loyalitas kader.
Konsekuensinya, PKB menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan hingga pemberhentian dari keanggotaan. Keputusan organisasi itu mencerminkan penilaian bahwa, langkah Subandi tidak sejalan dengan disiplin dan garis kebijakan partai.
Di tingkat kader, peristiwa ini memunculkan persepsi pengkhianatan politik. Subandi dinilai meninggalkan partai yang telah membesarkannya justru pada momentum penentuan kekuasaan. Dalam kultur partai kader, loyalitas tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis dan struktural.
Dampaknya masih terasa hingga kini. Sejumlah kader mempertanyakan loyalitasnya, dan menolak kemungkinan kembalinya ke struktur partai. Peristiwa ini membentuk luka politik kolektif, yang terus membayangi dinamika internal PKB Sidoarjo.
Hingga laporan ini disusun, Subandi belum memberikan pernyataan resmi terkait gelombang penolakan yang berkembang.
Situasi internal PKB Sidoarjo masih bergerak dinamis makin memanas menjelang Muscab, dengan DPC dikabarkan akan menggelar rapat pleno untuk merespons perkembangan tersebut.
