Akademisi Pakar Komunikasi Politik Soroti Legitimasi Demo Grahadi Surabaya Tidak Fokus

Surabaya, Ruang.co.id – Front Anti Kapitalisme (FAK) tampil sebagai penggerak utama aksi #IndonesiaSekarat di depan Grahadi Surabaya, Jumat 26 Juni 2026.

Aksi berlangsung sore hingga malam, berujung ricuh, dan aparat akhirnya membubarkan massa. Sebanyak 24 orang diamankan, mayoritas mahasiswa dan pekerja informal.

Dari jumlah itu, 20 orang dipulangkan, berkat advokasi LBH dan Kontras Surabaya, sementara empat orang masih ditahan karena positif narkoba.

FAK mengklaim mewakili mahasiswa, buruh, pekerja informal, dan masyarakat sipil. Namun, struktur organisasi, basis massa, dan legitimasi publik belum jelas.

Tuntutan mereka berjumlah 11 poin, mulai dari isu ekonomi seperti BBM, sembako, lapangan kerja, hingga isu politik seperti UU TNI, UU Polri, tahanan politik, dan pembubaran parlemen. Akademisi menilai tuntutan terlalu beragam dan tidak fokus.

Septia Rahma muncul sebagai juru bicara FAK, menyuarakan agar pemerintah menemui demonstran. Meski aktif, profil publiknya minim, tanpa riwayat akademik atau afiliasi organisasi yang jelas. Hal ini menambah pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang diwakili FAK.

Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga yang juga dosen senior Stikosa AWS (Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya), Dr. Suko Widodo,M.Si., menilai aksi ini tidak lazim.

“Demonstrasi sebagai bentuk komunikasi politik harus jelas siapa penanggung jawab dan apa pesannya yang jelas dan fokus,” ujarnya. Ia menyoroti waktu aksi yang berlangsung sore hari, berbeda dari pola umum demonstrasi mahasiswa.

Menurut Suko, tema besar #IndonesiaSekarat juga problematis. “Sekarat atau tidak itu tergantung siapa yang menilai. Meski memang banyak orang merasa kesulitan ekonomi,” katanya.

Ia menyayangkan aksi tersebut berujung ricuh, bentrok dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan dilakukan penangkapan.

Oleh karenanya, Ia menekankan perlunya pejabat membuka ruang dialog. “Pejabat harus memperbanyak dialog, bukan hanya rilis pers maupun mewarnai media sosial. Dengan dialog, solusi bisa dicari bersama,” tegasnya.

Suko juga mengingatkan aparat, agar tidak represif. “Demo jangan ditangkap lalu ditahan. Lebih baik didengarkan aspirasinya, Dan perlu diperjelas untuk investigasi mendalam, kebenaran kerusuhan itu apakah murni anarkhis datang dari demonstran, ataukah ada yang menunggangi demo itu? hingga aparat mengambil tindakan represif,” ujarnya. Ia menilai tindakan represif justru memperbesar ketegangan sosial.

Selain itu, ia tida terlalu menyoroti lemahnya kanal aspirasi masyarakat. “Kalau mahasiswa dan bagian masyarakat yang demo itu mengaku dan merasa saluran aspirasi tertutup dari pemerintah sekarang, saya rasa nggak juga. Pemerintah pusat masih mau menerima kritik dan saran untuk perbaikan. Mestinya pihak Grahadi temui saja demonstran itu dan tidak terkesan mengabaikan, yang membuat muncul kemarahan anarkhis,” katanya. Menurutnya, pemerintah terkait harus segera merespons dengan kebijakan ekonomi yang nyata.

Suko menutup wawancara dengan Ruang.co.id, dengan petikan refleksi penting. “Demonstrasi tanpa kejelasan struktur dan tujuan hanya menambah chaos. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu komunikasi terbuka,” pungkasnya.

Aksi #IndonesiaSekarat hingga kini menjadi sorotan, bukan hanya karena kericuhan, tetapi juga karena pertanyaan mendasar:l, apakah FAK benar-benar gerakan sosial permanen atau sekadar koalisi sesaat?