Surabaya, Ruang.co.id – Setelah ditetapkan menjadi ketua DPRD Jatim beberapa pekan lalu, Musyafak Rouf resmi memimpin rapat Paripurna DPRD Jatim yang membahas soal alat kelengkapan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Jatim, kamis (24/10).
Dalam rapat yang diikuti kurang lebih 119 anggota DPRD itu, Rapat dibuka oleh ketua sementara Anik Maslachah. Kemudian setelah dibacakan penetapan kemudian diambil sumpah jabatan, kelima unsur pimpinan DPRD. Maka para pimpinan DPRD yang diketuai Musyafak Rouf mengambil alih rapat Paripurna tersebut.
Musyafak yang berasal dari fraksi PKB memimpin rapat dengan didampingi empat wakil ketua antara lain, Deni Prasetyo ( PDIP ), Hidayat ( Gerindra ), Blegur Prijanggono ( Golkar ) dan Sri Wahyuni ( Demoktrat). Disamping itu duduk diantara pimpinan, juga hadir Pj Gubernur Jatim Adhi Karyono. Kemudian pembacaan anggota yang maduk dalam komisi- komisi DPRD dibacakan sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro. Dalam paripurna ini disebutkan bahwa jumlah komisi di DPRD Jatim tetap sama yakni komisi A membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan. Komisi B masalah Perekonomian. Komisi V Keuangan. Komisi D membidangi pembangunan dan komisi E membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Selain menetapkan anggota pada komisi komisi tersebut. Ketua dewan membacakan sendiri nsma nsma anggot badan kehormatan DPRD Jatim. Kemudian rapat paripurna ditutup dan diteruskan setelah para anggota komidi melakukan musyawarah di ruang komisinya masing- masing untuk menentukan ketua komisinya masing – masing.
Dijumpai di ruang kerjanya saat jeda rapat Paripurna, ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf mengatakan, dirinya tidak bisa membuat program sendiri. Karena DPRD ini lembaga yang sifatnya kolektif kolegial. Berbeda dengan eksekutif.
” Program kita diatur dengan tata tertib terkait dengan tahapan pekerjaan selama setahun ke depan. Dan sekarang masih proses tahapan untuk melengkapi alat kelengkapan DPRD serta membentuk badan musyawarah. Badan musyawarah inilah yang nanti menjadwal kegiatan DPRD selama satu tahun, ” ujar Musyafak.
Sementara soal APBD provinsi Jawa Timur yang sudah digedok anggota DPRD lama, untuk saat ini diteruskan saja dan tidak akan direvisi. Karena kemungkinan untuk melakukan revisi, dikuatirkan akan menimbulkan kegaduhan, atau ketidak sesuaian dengan anggaran yang ada. Atau tidak sesuai dengan kebutuhan poponsi atau kebutuhan masyarakat misalkan mengamggarkan yang zneh aneh yang mrmbuag rakyat marah. Karena itu dirinya tidak aksn gegabah dalam melakuksn petubahan anggaran. Karena hal ini menyangkut kebutuhan orang banyak, yaitu masyarakat Jawa Timur dan Pemeruntahan propinsi Jawa Timur.
Sementara itu disinggung tentang permasalahan anggota dewan lama yang tersangkut masalah korupsi dana hibah. Musyafak enggan mengomentari karena akan menimbulkan hal hal yang merugikan lembaga yang dipimpinnya saat ini.
” Sekarang ini, saya sedang mengendarai bus baru. Sehingga semua yang ada didalamnya harus Clear. Sedangkan jika ada orang lsma yang terlibat dalam hal itu. Merupakan urusan pribadi bukan lembaga DPRD yang saya pimpin saat ini,” tegas Musyafak.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhi Karyono mengatakan, pihaknya yakin para anggota DPRD bisa menyusun APBD tepat waktu.
