Ruang.co.id – Gelombang aspirasi Kembali di jantung Kota Surabaya. Ribuan buruh PT Pakerin menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang berlokasi di kawasan superblok Pakuwon, tepatnya di Embong Malang. Namun, di tengah hiruk-pikuk orasi dan gemuruh mobil komando, satu suara tenang justru muncul dari internal kawasan tersebut. Pengacara PT Pakuwon Jati Tbk, George Handiwiyanto, mengimbau agar persoalan ini dikembalikan ke meja dialog dengan pendekatan kekeluargaan.
“Saya rasa dengan berdialog lebih efektif ya, karena apa yang dikeluhkan oleh buruh bisa didengar langsung oleh pihak manajemen,” ujar George saat ditemui di lokasi demo. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi, melainkan cerminan situasi di lapangan yang memang membutuhkan pendinginan. Lokasi aksi yang berada di kawasan protokol dan pusat bisnis Surabaya yakni berdekatan dengan Mall Tunjungan Plaza, Hotel Sheraton, dan menara perkantoran, tentu membawa dinamika tersendiri. George mengaku sangat memahami dan berempati atas apa yang diperjuangkan para pekerja, tetapi ia menekankan cara penyampaian tetap harus memperhatikan etika dan ketertiban umum.
“Jangan sampai langkah memperjuangkan hak, tapi juga mengganggu hak yang lain terutama para pengguna jalan. Kami dukung sampaikan aspirasi tapi dengan baik dan benar, serta tidak mengganggu atau membuat gaduh, membuat takut orang lain, terutama pekerja di TP dan pengunjung mal,” tegas pengacara senior tersebut.
Aksi yang berlangsung sejak sore itu memang sempat menyedot perhatian publik. Ribuan buruh memadati halaman depan Tunjungan Plaza 5 dan 6, menyebabkan arus lalu lintas dari arah Embong Malang hingga kawasan Basuki Rahmat dan Tunjungan tersendat. Kendaraan roda dua maupun roda empat hanya bisa melaju bergantian karena akses jalan yang semula lima lajur, hanya tersisa dua lajur. Kepadatan ini bukan sekadar soal waktu tempuh yang molor, tetapi juga berdampak pada denyut ekonomi masyarakat dan kenyamanan warga Surabaya yang hendar berbelanja atau bekerja di sekitar kawasan tersebut.
“Kalau sering demo dan bikin macet, justru masyarakat tidak empati dan simpati, kami pun demikian. Jadi, kami harap sampaikan aspirasi secara bijak, baik, dan benar. Tak perlu sampai membuat macet, apalagi merusak dan membuat resah masyarakat Surabaya,” tutur George menambahkan.
Namun, di balik kemacetan yang mengular, satu perkembangan positif tetap berhasil diraih. Para pengunjuk rasa yang terhimpun dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menunjukkan bahwa mereka tetap membuka ruang negosiasi. “Ayo, perwakilan korlap 5, setiap korlap bawa 10 orang, masuk ke sana (LPS),” instruksi korlap aksi dari atas mobil komando.
Selang sepuluh menit setelahnya, perwakilan 55 massa aksi diterima oleh perwakilan LPS di Pakuwon Tower. Momen ini membuktikan bahwa suara buruh tetap dapat didengar tanpa harus mengorbankan ketertiban umum sepenuhnya. Setelah perwakilan memasuki gedung, massa aksi yang sebelumnya memadati halaman perlahan menepi, dan arus lalu lintas di Embong Malang pun berangsur normal.
George menegaskan bahwa langkah dialog seperti ini yang seharusnya menjadi pilihan utama. Baginya, semakin kerap aksi serupa dilakukan dengan cara yang merugikan publik, justru simpati masyarakat akan tergerus. Masyarakat ingin melihat penyelesaian, bukan perpanjangan konflik yang mengganggu keseharian. Ia pun berharap agar aksi serupa tak kembali terjadi di Kota Pahlawan. Masyarakat ingin beraktivitas normal, berbelanja tanpa rasa takut, dan berlalu lintas tanpa hambatan. Demo adalah hak, tapi kearifan lokal dalam menyampaikan pendapat adalah ciri bangsa yang bermartabat.
