Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo pada Jumat siang (15/8/2025) terasa mencair. Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026, akhirnya tersepakati.
Semua anggota dewan yang hadir dan memenuhi kuorum, serentak mengucapkan kata “setuju”, menandai babak penting perjalanan pembangunan Sidoarjo.
Dalam rancangan itu, belanja daerah 2026 terpatok Rp5,129 triliun. Sementara target pendapatan daerah sebesar Rp4,727 triliun, serta pembiayaan daerah Rp402,2 miliar.
Angka besar ini bukan sekedar hitungan, melainkan janji untuk mengubah wajah pembangunan Sidoarjo.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih menegaskan, keputusan tersebut merupakan komitmen bersama legislatif dan eksekutif.
“Berdasarkan laporan tim badan anggaran DPRD terhadap KUA PPAS 2026 yang telah disampaikan, kami tawarkan apakah dapat disetujui,” ucapnya lantang, yang langsung disambut persetujuan bulat dari 37 anggota dewan.
Bupati Sidoarjo Subandi tak kuasa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia menilai kolaborasi ini sebagai bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih menjadi roh utama politik daerah.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 selanjutnya akan segera kami sampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan,” ujarnya.
Subandi menambahkan, perjalanan penyusunan KUA dan PPAS kali ini tidaklah mudah. Perbedaan kepentingan antar lembaga, kata dia, justru menjadi ruang untuk memperkuat demokrasi.
“Hal ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut data BPS Jawa Timur (2024), PDRB Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp168,52 triliun dengan kontribusi 6,9% terhadap PDRB Jawa Timur.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sidoarjo tahun 2023 sebesar 82,31, menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan kualitas SDM tinggi di Jawa Timur (BPS, 2024).
Tingkat kemiskinan di Sidoarjo per Maret 2024 tercatat 4,07%, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Timur sebesar 9,85% (BPS, tahun 2024).
Anggaran Rp5,1 triliun tahun depan menjadi harapan untuk mampu menekan angka kemiskinan lebih rendah lagi. Sekaligus memperkuat layanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, Warih Andono, menambahkan bahwa keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar anggaran tidak hanya berhenti pada kertas, melainkan menyentuh langsung kehidupan warga.
“Kita ingin APBD 2026 memberi manfaat nyata. Jangan sampai warga hanya mendengar angka besar, tapi tidak merasakan dampaknya,” ujarnya penuh harap.
Momen persetujuan KUA PPAS 2026 ini tidak hanya mencatat angka-angka, tetapi juga membuka babak baru untuk kesejahteraan warga Sidoarjo.
Sinergi legislatif dan eksekutif menjadi energi positif agar program pembangunan tidak sekedar janji, melainkan benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Dengan konsistensi yang terjaga, Sidoarjo berpeluang besar melangkah lebih maju. Harapan cak Nasik, sapaan Akrab Abdillah Nasih, bukan hanya sebagai kawasan penyangga Surabaya, tetapi sebagai daerah yang benar-benar berdiri kokoh dengan visi sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan.
