Surabaya, Ruang.co.id – Era digital membawa tantangan besar bagi media mainstream, seperti televisi dan radio. Hal ini menjadi topik utama dalam pertemuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dengan DPRD Jatim, yang juga melibatkan awak media dari Kelompok Kerja (Pokja) DPRD Jatim. Rapat tersebut digelar di ruang Raperda DPRD Jatim pada Senin (30/12).
Diskusi ini dimoderatori oleh Sekretaris Wartawan Pokja DPRD Jatim, Ari Setiyabudii, dengan pembicara utama Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua Tjipsoewarno, serta Kepala Humas DPRD Jatim, Ali Afi. Mereka membahas tantangan dan solusi menghadapi derasnya arus media sosial yang semakin menggerus peran media mainstream.
Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua Tjipsoewarno, mengungkapkan bahwa media mainstream kini menghadapi tantangan serius akibat dominasi media sosial. Hal ini berdampak pada menurunnya iklan dan penyebaran informasi yang selama ini menjadi andalan televisi dan radio. Selain itu, sumber daya manusia di bidang penyiaran juga ikut terdegradasi.
“Kita sudah tidak bisa lagi melawan derasnya arus media sosial dengan hanya mengandalkan pola lama sebagai media mainstream. Harus ada solusi baru, dan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan aturan pemerintah. Semua pihak harus bekerja sama,” ujar Yosua.
Dalam diskusi tersebut, beberapa awak media menyampaikan keluhan tentang ketidakadilan yang sering dialami media mainstream. Mereka menyoroti bagaimana media sosial sering lolos dari teguran meski menyebarkan berita hoaks, sementara media mainstream yang memiliki standar konfirmasi ketat justru sering mendapat sanksi atas kesalahan kecil.
Anang, seorang pegiat media penyiaran radio dan televisi, mengungkapkan kekhawatirannya jika kondisi ini terus berlanjut. Menurutnya, media penyiaran resmi bisa mengalami nasib yang sama seperti media cetak yang kini banyak gulung tikar akibat kalah bersaing dengan media online.
“Saat ini hampir semua dunia perniagaan sudah banyak dikuasai oleh media sosial. Jika tidak ada perhatian lebih, media penyiaran resmi bisa kehilangan tempatnya,” kata Anang.
Meski begitu, Ketua KPID Jatim memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Humas DPRD Jatim dan Pokja. Kerja sama ini dianggap mampu mendistribusikan iklan secara merata dan memberikan kebebasan kepada wartawan Pokja untuk menulis berita tanpa intervensi.
Rapat ini ditutup oleh Kepala Humas DPRD Jatim, Ali Afi, yang menyatakan bahwa kedatangan KPID Jatim membawa angin segar untuk membangun hubungan yang lebih intensif dalam membina media penyiaran di Jawa Timur. Ia juga berharap anggota KPID yang saat ini menjabat dapat terpilih kembali dalam seleksi anggota baru yang akan digelar DPRD Jatim beberapa bulan mendatang.
Ali Afi menegaskan, “Kehadiran KPID Jatim kali ini menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk mendukung keberlangsungan media penyiaran resmi di Jawa Timur.”
