Ruang.co.id – Ribuan buruh dari berbagai penjuru Jawa Timur tumpah ruah di jantung Kota Surabaya, Kamis (1/5/2025), dalam aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.
Diperkirakan sebanyak 10.000 orang berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, membawa 23 tuntutan utama yang menyuarakan keadilan di dunia kerja dan kesejahteraan sosial yang lebih baik.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan cerminan dari jeritan hati para pekerja. Para buruh datang dari berbagai daerah seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, hingga Banyuwangi. Mereka bersatu menyuarakan aspirasi di tengah berbagai tantangan ketenagakerjaan yang makin kompleks.
“May Day tahun ini menjadi momentum penting. Ada 23 tuntutan yang kami bawa, mewakili kebutuhan nyata buruh di berbagai sektor,” ujar Jazuli, Ketua DPW FSPMI Jatim.
Meskipun berlangsung di tengah ribuan peserta, aksi May Day 2025 di Surabaya berlangsung damai dan tertib. Para buruh membawa spanduk, poster, dan orasi yang menggugah, menyampaikan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk hari ini, tetapi demi masa depan yang lebih adil dan manusiawi.
Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat bahwa kesejahteraan buruh adalah fondasi dari ekonomi yang berkeadilan. Hari Buruh tak sekadar seremonial, tapi momen refleksi dan perubahan.
Bupati Sidoarjo Penuhi Tuntutan Kuota Sekolah Anak Buruh
Ribuan buruh se- Kab. Sidoarjo dari berbagai organisasi buruh dan Partai Buruh berkumpul di Pendopo Delta Wibawa, sebelum berangkat melakukan aksi konvoi kendaraan bermotor menuju Surabaya.
Kehadiran aksi para buruh memperingati Mayday ini disambut dan diapresiasi Subandi Bupati Sidoarjo, Dandim 0816, Kapolresta, dan jajaran Forkompimda Sidoarjo.
Di gerbang Pendopo kabupaten, para buruh menyempatkan aksi orasi diatas mobil komando, dengan berbagai tuntutannya. Bupati Subandi didaulat naik diatas mobil komando untuk memberikan arahannya sebagai bapaknya para buruh Sidoarjo. Diatas mobil komando, Bupati Subandi memenuhi segala tuntutan buruh di momentum Mayday 2025 ini, termasuk tuntutan peningkatan kuota sekolah jalur afirmasi anak buruh tanpa menerapkan jalur zonasi di Sidoarjo.
“Sesuai dengan mengikuti keputusan Gubernur yang menetapkan penambahan kuota sebesar 5 persen, saya segera rapatkan untuk membuatkan Surat Edaran (SE) kebutuhan sekolah anak – anak buruh yang masuk di sekolah negeri dari jenjang SD dan SMP,” ujar Subandi yang spontan disambut riuh aplaus tepuk tangan para aksi buruh.
Apresiasi Bupati Subandi dan jajaran Forkompimdanya kepada ribuan aksi buruh juga ditunjukkan, dengan ikut turun ke jalan mengendarai motor konvoi bersama ribuan buruh, mengawal dari Pendopo Delta Wibawa dan melepas aksinya hingga di perbatasan Bunderan Waru. Suasana konvoi kendaraan ribuan buruh berlangsung tertib dan kondusif, selama perjalanan melintasi jalur utama jalan raya A. Yani menuju Surabaya.
23 Tuntutan: Jalan Panjang Menuju Keadilan Sosial
Tuntutan yang disampaikan buruh terbagi ke dalam tujuh bidang: ketenagakerjaan, jaminan sosial, perpajakan, pemukiman, pendidikan, transportasi publik, dan penghargaan terhadap tokoh bangsa.
Di bidang ketenagakerjaan, buruh mendesak pengesahan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (UU PRT), penghapusan sistem outsourcing, hingga pengurangan disparitas upah minimum antarwilayah. Mereka juga menuntut evaluasi terhadap pengawasan ketenagakerjaan serta penindakan tegas terhadap perusahaan yang menahan ijazah pekerja—praktik yang bertentangan dengan Perda Jatim No. 8 Tahun 2016.
Di bidang jaminan sosial, massa meminta agar BPJS aktif selama proses PHK dan agar pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk iuran BPJS bagi masyarakat miskin. Mereka juga mendesak sanksi tegas bagi pengusaha yang lalai mendaftarkan pekerjanya ke dalam sistem jaminan sosial.
Isu lain yang juga disuarakan mencakup penghapusan pajak penghasilan (PPh 21) atas pesangon, pensiun, dan penghasilan buruh perempuan kepala keluarga, serta penghapusan pungutan liar dalam proses PPDB. Buruh juga menuntut peningkatan akses transportasi publik ke kawasan industri serta usulan resmi agar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberi gelar Pahlawan Nasional.
Gerakan aksi puluhan ribu buruh di peringatan Mayday ini tak hanya menjadi wadah advokasi, tapi juga sarana edukasi bagi publik mengenai pentingnya regulasi yang berpihak pada pekerja, serta perlunya sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat demi menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan.
