Ruang.co.id – Meski situasi keamanan masih dalam tahap pemulihan. Usai terjadinya aksi kerusuhan. Namun Rapat Paripurna Membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( R- PAPBD) Tetap Digelar. Dijumpai usai paripirna, selasa (2/9) Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengapresiasi upaya DPRD Jatim yang tetap konsisten menggelar rapat Paripurna yang membicarakan masalah peribahan APBD untuk rakyat.
Emil mengatakan, meski saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tengah fokus untuk mengembalikan situasi keamanan dan pemulihan fasiltas umum. Namun pihaknya merasa lega karena DPRD masih bisa menjLankan fungsi legislasinya dengan menggelar Paripurna.
Sedangkan untuk masalah rehabilitasi gedung Grahadi dan beberapa fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan hari sabtu tanggal 30 agustus malam lalu, belum ada pembahasan rinci.
Emil menyebutkan, pihaknya belum melakukan pembahasan terkait rencana perbaikan Gedung Negara Grahadi, termasuk ruang kerja Wagub.
“Nanti kita pikirkan atau soal perbaikan, sekarang yang paling prioritas memang kami dengan TNI-Polri, bagaimana kita memberikan dukungan juga kepada beliau-beliau yang telah mendapat amanah dari presiden untuk menjaga situasi tertib aman terkendali untuk masyarakat,” ujarnya.
Ditanya mengenai angka kerugian dan jumlah aset-aset yang rusak, dia mengaku saat ini masih dilakukan inventarisasi. Ia juga menaruh perhatian serius terhadap dua hal, yakni fasilitas publik dan dokumen-dokumen.
“Yang penting fasilitas umum masyarakat. Saya lebih lebih khawatir ke dua hal yang utamanya. Satu, yang digunakan oleh publik karena itu yang harus duluan kita benerin. Jadi yang masyarakat ini menggunakan. Yang kedua, itu dokumen-dokumen. Karena dokumen ini kan bagian dari tata kelola, bagian dari governance ya, akuntabilitas. Nah, ini yang harus diinventarisir,” jelasnya.
“Bahwa yang lainnya untuk menunjang tugas, kita akan mencari solusi berikutnya. Kayaknya yang lebih etis hari ini kita fokus kepada masyarakat. Apa sih fasilitas mereka yang bisa kita coba benahi itu dulu,” kata mantan Bupati Trenggalek ini.
Sejalan dengan itu, dia kembali menekankan bahwa Pemprov Jatim tengah mengarahkan fokus utama untuk mengembalikan situasi keamanan dan ketertiban. Tidak hanya di area Grahadi, tetapi di seluruh daerah di Jatim.
“Jangan lupa bahwa masyarakat, pelaku usaha, itu harus bisa menjalankan kegiatan dengan tenang. Jadi seluruh titik ini dijaga. Bukan hanya grahadi tok, tapi semua titik dijaga untuk menjaga kesinambungan kegiatan masyarakat. Karena ada loh orang yang kalau kegiatan tuh enggak jalan sehari, mereka bisa enggak makan loh. Kan kasihan gitu,” tandas Emil.
Sejalan dengan itu, bukan berarti area Gedung Negara Grahadi dibiayai tanpa pengamanan. Ia menegaskan bahwa Gedung Negara Grahadi harus dijaga, bukan hanya karena gedung itu milik Pemprov Jatim, tetapi juga ada alasan lain yang mendasari.
“Grahadi ini sudah ada dari dari zaman Gubernur Suryo ya. Sehingga ini bukan soal pemerintah provinsi hari ini. Grahadi ini adalah milik masyarakat Jawa Timur. Jadi kalau grahadi ini dijaga itu bukan untuk Pemprov, tapi tanggung jawab Pemprov menjaga Grahadi untuk masyarakat Jawa Timur,” paparnya.
Karena ini adalah catatan jejak sejarah dari bahkan sebelum era kemerdekaan.” Itulah sebabnya kenapa ada pengamanan, karena ini menjadi sebuah tanda yang paling pertama diincar dalam proses-proses yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab itu, ini jadi simbol,” tutupnya.
