Sidoarjo, Ruang.co.id – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sidoarjo, meneguhkan komitmen besar bagi pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas, saat memperingati Hari Ibu ke-97 dan Hari Disabilitas Internasional 2025, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (3/12/2025).
Acara ini menghimpun solidaritas lintas komunitas, dan menyerukan langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua TP PKK Sidoarjo, dr. Sriatun Subandi, langsung menyalakan semangat peserta undangan yang hadir sejak awal acara.
Ia menekankan bahwa Hari Ibu bukan ritual seremonial, melainkan kelanjutan sejarah panjang perjuangan perempuan Indonesia sejak Kongres Perempuan 1928.
“Peringatan ini menjadi pengingat bahwa perempuan telah menggerakkan bangsa sejak awal. Kita wajib melanjutkan perjuangan itu lewat karya dan keberanian,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh kader PKK menjaga komitmen moral dalam membangun keluarga, pendidikan anak, dan daya tahan sosial.
“Semoga setiap perempuan menjadi ibu yang penuh kasih sekaligus penggerak inovasi di tengah tantangan zaman,” ujarnya.
Peringatan Hari Ibu ini terselenggara lebih awal dari tanggal nasional 22 Desember, agar dapat terpadukan dengan Hari Disabilitas Internasional yang bertema global “Membina Masyarakat Inklusif untuk Kemajuan Internasional”.
TP PKK menjadikannya momentum untuk menegaskan, bahwa inklusi bukan cuma ucapan slogan, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah.
Data KPU Sidoarjo menunjukkan 5.856 penyandang disabilitas dan ODGJ masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Angka ini menegaskan pentingnya akses politik, mobilitas, dan layanan publik bagi kelompok rentan.
Sementara itu, situs resmi Pemkab Sidoarjo mencatat 225 penyandang disabilitas berat menjadi penerima bantuan tunai di tahun 2025—angka yang merupakan subset bantuan sosial, bukan total populasi difabel di Sidoarjo.
Pemkab menjalankan sejumlah program perlindungan, termasuk bantuan permakanan untuk 800 lansia dan difabel setiap hari, penyaluran kursi roda dan alat bantu dengar, serta perluasan kesempatan kerja bagi difabel bersertifikasi.
Landasan hukumnya diperkuat melalui Perda No. 11 Tahun 2024 tentang Disabilitas, sebagai jaminan hak dan akses setara di sektor publik maupun swasta.
Direktur RSUD Notopuro, Atok Irawan, yang hadir sebagai narasumber acara di Pendopo itu, mengajak agar masyarakat berhenti membatasi diri pada belas kasihan.
“Saya ingin masyarakat melihat difabel sebagai potensi, bukan hambatan. Kami siap membuka peluang kerja bagi tenaga disabilitas yang memiliki kompetensi,” tegas Atok.
Dalam konteks nasional, Kementerian PPPA menjalankan tiga program prioritas: pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk memperkuat Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, serta penguatan layanan SAPA 129 sebagai call center pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Seluruhnya kini menjadi rujukan daerah termasuk Sidoarjo.
Di tengah tantangan stigma, minimnya akses informasi, hingga rembesan diskriminasi karier, TP PKK Sidoarjo ingin menegaskan bahwa perempuan dan penyandang disabilitas bukan objek kebijakan, melainkan mitra strategis pembangunan.
Menutup acara di Pendopo itu dengan pernyataan bersama seluruh kader PKK, untuk menguatkan gerakan perempuan dan memperluas ruang partisipasi difabel.
Sorot mata para peserta menunjukkan bahwa, perjuangan panjang menuju masyarakat inklusif telah menyala, dan PKK Sidoarjo ingin memilih berjalan di garis depan.
