Surabaya, Ruang.co.id – Tahun 2024 menjadi tahun penting dalam sistem perpajakan Indonesia dengan diberlakukannya perubahan tarif dan skema perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini memicu berbagai perguncingan di kalangan masyarakat, menimbulkan pro dan kontra, serta memunculkan beragam pertanyaan dan kekhawatiran.
Skema Perubahan Tarif Baru dan Dampaknya
Perubahan utama terletak pada skema tarif PPh 21, yang kini menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Skema TER diharapkan dapat memberikan keadilan pajak dengan memotong pajak secara lebih merata sepanjang tahun.
TER PPh Pasal 21 diberlakukan mulai 1 Januari 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Penting untuk dicatat bahwa skema TER digunakan untuk periode Januari hingga November 2024. Tarif progresif masih berlaku untuk Desember 2024.
Namun, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tinggi. Kenaikan tarif di bracket atas dikhawatirkan akan menambah beban pajak dan berdampak pada daya beli.
Di sisi lain, beberapa pihak menyambut positif perubahan ini karena dianggap sebagai langkah menuju keadilan pajak. Dengan skema tarif progresif, orang dengan penghasilan tinggi akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan rendah.
Sosialisasi Perubahan Tarif
Banyak masyarakat yang masih belum memahami dengan jelas skema tarif baru dan bagaimana cara menghitung pajaknya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan pajak yang memadai.
Pemerintah telah melakukan beberapa upaya edukasi dan sosialisasi, namun masih banyak yang belum tersentuh. Diperlukan edukasi yang lebih gencar dan masif, dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, baik melalui media massa, media sosial, maupun pelatihan-pelatihan.
Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana pajak yang dikumpulkan akan digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat. Pemerintah perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan meminimalisir kekhawatiran bahwa pajak mereka disalahgunakan.
Perubahan tarif PPh 21 dikhawatirkan dapat berdampak pada sektor bisnis. Biaya tenaga kerja yang meningkat dapat mendorong perusahaan untuk menaikkan harga produk dan jasa, yang pada akhirnya dapat membebani konsumen.
Penting untuk memantau dan mengevaluasi dampak perubahan tarif PPh 21 ini terhadap masyarakat dan sektor bisnis. Evaluasi ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan akuntabel.
Namun, perlu diingat bahwa masih banyak perdebatan dan pro-kontra terkait dengan pemberlakuan TER. Masyarakat perlu memahami dengan baik skema baru ini dan memantau dampaknya terhadap penghasilan dan daya beli mereka. Pemerintah perlu mengkaji dampak ini secara menyeluruh dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk memitigasi dampak negatifnya pada sektor bisnis dan daya beli masyarakat. (R4)
