Sidoarjo Bentuk Satgas Terpadu, Premanisme dan Ormas Meresahkan Disikat Habis
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
- visibility 530
- comment 0 komentar
- print Cetak
Satgas Terpadu dibentuk Pemkab Sidoarjo untuk menindak preman dan ormas bermasalah demi keamanan, ketertiban, dan iklim investasi yang sehat. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sidoarjo, Ruang.co.id – Kota Delta mengambil langkah tegas melawan premanisme dan ormas bermasalah yang kerap mengganggu keamanan, menghambat iklim investasi, serta meresahkan masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Favehotel Sidoarjo, Selasa (3/6/2025), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, dengan melibatkan unsur Forkopimda, Satpol PP, hingga perangkat daerah.
Langkah ini bukan sekadar reaktif, melainkan proaktif untuk menciptakan stabilitas daerah yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan ketertiban sosial.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan bahwa satgas ini dibentuk sebagai garda terdepan menghadapi ancaman sosial yang memanfaatkan nama ormas untuk melakukan pemalakan, intimidasi, hingga perusakan tatanan publik.
“Satgas ini menjadi tanggung jawab bersama, untuk menjamin ketentraman dan mendukung dunia usaha. Kita harus tegas terhadap ormas yang menyimpang,” ujar Mimik.
Empat titik rawan jadi fokus pengawasan satgas: parkir liar, PKL, aliran sungai, dan sektor UMKM. Mirisnya, data menunjukkan hampir 75 persen sektor parkir dikuasai oleh oknum preman.
Kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga menjadi kebocoran potensi PAD. “Kalau kita kelola dengan baik, itu bisa menjadi sumber pendapatan daerah, bukan sarang pungli,” tegas Mimik.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mendukung penuh kebijakan ini, mengingat visi Bupati dan Wakil Bupati menuju kota metropolitan.
Indeks Kesalihan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi menjadi tolok ukur penting yang harus bersih dari intoleransi dan praktik sosial menyimpang. “Target kita, tahun 2025 Sidoarjo bebas dari gangguan trantib dan ormas intoleran,” katanya.
Kolaborasi antarinstansi pun diperkuat. Kepala Kejari Sidoarjo Roy Rovalino menekankan pentingnya sistem yang terintegrasi, SOP bersama, dan alur komunikasi lintas stakeholder yang intensif.
Sementara, Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing menegaskan, “Kita tidak boleh beri celah bagi ormas premanisme yang memalak atau mengancam. Harus ditindak tegas dan konsisten”.
Hal senada, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu menyatakan komitmen TNI untuk mendukung hingga ke tingkat desa. Satgas ini diharapkan bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak perubahan nyata demi Sidoarjo yang aman, ramah investasi, dan nyaman bagi semua warga.
- Penulis: Ruang Nurudin
