Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana rapat paripurna DPRD Sidoarjo pada Sabtu (1/11/2025), berlangsung hangat sekaligus menegangkan.
Dalam forum resmi yang dihadiri 28 anggota dewan dan dinyatakan quorum oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih,
Fraksi gabungan Partai NasDem-Demokrat tampil berani menyuarakan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Fraksi gabungan ini tampil podium membacakan sekaligus mewakili pandangan umum para fraksi DPRD Sidoarjo.
Juru Bicara Fraksi NasDem-Demokrat, Muh. Zakaria Dimas Pratama, menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 belum mampu mencerminkan semangat kemandirian fiskal.
Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan Pemkab terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang seharusnya bersifat insidental.
“Penerimaan pembiayaan tahun 2026 masih bergantung pada SiLPA yang mencapai ratusan miliar rupiah. Ini mencerminkan lemahnya disiplin fiskal dan buruknya manajemen kas daerah,” ujar Dimas lantang di hadapan peserta sidang.
Menurutnya, SiLPA yang terus tinggi menjadi sinyal kuat bahwa daerah belum optimal dalam menyerap anggaran pembangunan.
Ia menilai kondisi ini menghambat perputaran ekonomi masyarakat, karena proyek-proyek strategis justru tertunda realisasinya.
“SiLPA besar itu berarti ada dana yang mengendap, sementara rakyat menunggu hasil pembangunan. APBD harus jadi obat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Zakaria Dimas yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo.
Ia juga mengingatkan, penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat bukan alasan untuk bersikap pesimistis. Sebaliknya, hal ini harus menjadi momentum kebangkitan fiskal daerah.
“Kita ini daerah penyangga Surabaya, potensi PAD kita besar. Saat transfer pusat turun, justru itu saatnya menggali sumber daya lokal dan memperkuat basis pendapatan daerah,” serunya.
Oleh karenanya, DPRD mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar lebih cermat dan transparan dalam perencanaan anggaran.
Mereka menuntut pembaruan database perpajakan, kemudahan sistem pembayaran, dan penguatan hubungan sosial dengan para wajib pajak.
“Tidak bisa kita berharap masyarakat taat pajak kalau pengelolaan keuangan daerahnya masih amburadul. Kepercayaan publik itu pondasi utama,” kata Dimas penuh semngat penekanan.
Fraksi – fraksi DPRD juga menuntut, agar APBD 2026 dirancang dengan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan dasar warga Sidoarjo, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
“Kami mendesak TAPD memperbaiki track record pengelolaan SiLPA. Kalau masyarakat merasakan manfaat langsung dari APBD, kesadaran untuk berkontribusi akan tumbuh dengan sendirinya,” tandasnya.
Rapat paripurna ini, menjadi salah satu momentum penting bagi perjalanan politik fiskal Sidoarjo menuju 2026.
Kritik yang disampaikan melalui Fraksi NasDem-Demokrat, ini bukan hanya seruan politik, tetapi refleksi dari suara masyarakat yang berharap APBD tidak hanya tersusun di atas kertas, melainkan benar-benar menjadi napas pembangunan dan penghidupan rakyat.
Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Sidoarjo tahun 2025, nilai SiLPA tercatat mencapai Rp487,3 miliar, turun dari tahun sebelumnya namun tetap tergolong tinggi. Angka ini menjadi fokus evaluasi DPRD karena berpotensi menahan laju realisasi proyek publik.
Dalam konteks itu, sorotan fraksi – fraksi menjadi sinyal kuat, bahwa DPRD Sidoarjo tengah menuntut perubahan paradigma pengelolaan anggaran. Dari sebuah administratif menuju anggaran yang berjiwa sosial dan berorientasi kemaslahatan rakyat.
