Sosialisasi Digitalisasi Keuangan di Sidoarjo & Blokir Rekening PPATK

Sidoarjo, Ruang.co.id – Kabupaten Sidoarjo menancap gas menuju revolusi layanan publik digital. Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) melonjak dari 98,3% (2023) ke 99,3% (2024).

Bupati Subandi menegaskan digitalisasi harus menyentuh desa, UMKM, hingga puskesmas.

“Mulai pajak daerah, retribusi, layanan kesehatan—semua non-tunai. Layanan lebih cepat, aman, risiko kebocoran minim,” ujarnya dalam HLM TP2DD & Sosialisasi Literasi Keuangan di Pendopo Delta Wibawa (13/8/2025).

QRIS bukan sekedar alat bayar, tapi jembatan inklusi digital. “Tak perlu lagi ke bank untuk bayar. QRIS cukup mempermudah,” tambah Subandi.

Ridzky Prihadi (BI Jatim) mengingatkan, digitalisasi tanpa literasi dapat menciptakan kesenjangan, yakni sinergi pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha mutlak.

Bank Jatim mencatat, menjadi agen digital di desa bisa dimulai dengan modal Rp500 ribu, melayani PBB, listrik, hingga pulsa, membuka peluang ekonomi berkelanjutan.

122 Juta Rekening Diblokir Otomatis PPATK

Sementara itu, di ranah nasional, PPATK memblokir 122 juta rekening dormant (Mei–Agustus 2025) untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan judi online.

Tahun lalu, jumlahnya hanya 28 ribu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut ini langkah proteksi sistemik.

Namun, pakar UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo menilai pendekatan ini terlalu “brute-force” dan sebaiknya berbasis riwayat transaksi.

Melansir sebuah media Siber, data menunjukkan, 99% penipuan perbankan terjadi akibat social engineering. IDADX mencatat 26.675 serangan phishing di kuartal I 2023, melonjak dari akhir 2022.

Solusi untuk Nasabah:

✓ Ajukan keberatan via Form Hensem di bank

✓ Tunggu verifikasi PPATK/bank (5–20 hari)

✓ Jangan bagikan PIN/OTP pada siapapun

Satu Benang Merah: Keamanan & Inklusi

Sidoarjo telah menjadi contoh, bahwa digitalisasi yang inklusif dapat berjalan seiring dengan keamanan sistem finansial.

Sidoarjo memulai dari literasi dan kolaborasi, sementara kebijakan PPATK menekan risiko lewat pemblokiran masif.

Keduanya membawa pesan yang sama, yakni masa depan layanan publik dan keuangan Indonesia ada di ekosistem digital yang aman, transparan, dan memberdayakan rakyat, khususnya di Sidoarjo.