Sidoarjo, Ruang.co.id – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana kembali menyidak pembangunan SMP Negeri 2 Prambon, Senin (15/12/2025), setelah menemukan keterlambatan dan cacat fisik bangunan yang mengancam mutu sekolah dan akuntabilitas penggunaan APBD.
Mimik datang tanpa seremoni. Ia menelusuri ruang demi ruang, menunjuk tembok yang retak, keramik yang menganga, serta plafon yang tidak presisi. Proyek pendidikan yang seharusnya menjadi simbol masa depan justru memunculkan tanda tanya besar soal kualitas.
“Tim pengawas bilang tanggal 22 Desember selesai. Jujur, saya belum yakin melihat kondisi lapangan seperti ini,” ujar Mimik Idayana dengan nada tegas. Ia juga menegaskan kualitas pekerjaan baru mencapai sekitar 80 persen.
Selain struktur bangunan, Mimik menyoroti sistem drainase yang sempit. Ia mengingatkan potensi genangan saat hujan deras yang bisa merusak bangunan dalam waktu singkat. “Kalau saluran kecil, air tidak terbuang maksimal. Ini risiko serius,” katanya.
Kekecewaan makin dalam ketika Mimik mengingatkan riwayat bangunan lama di lokasi yang sama. “Ini pembangunan ketiga. Yang pertama belum dua tahun sudah retak dan rusak. Ini harus jadi evaluasi menyeluruh,” ucapnya.
Ia menegaskan kembali, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib tunduk pada standar mutu dan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yakni sistem perlindungan pekerja dan lingkungan proyek dari risiko kecelakaan.
Mimik juga memerintahkan perbaikan fasilitas pendukung seperti wastafel dan pot tanaman yang rusak. Seluruh kekurangan diminta dicatat sebagai bahan evaluasi sebelum pengecekan ulang dilakukan.
Camat Prambon Feri Prasetiya Budi menambahkan tuntutan pelebaran akses jalan sekolah masing-masing satu meter di kanan dan kiri. “Akses ini vital bagi siswa dan warga,” tegasnya.
Pihak pelaksana proyek menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai komitmen. Mimik menutup sidak dengan peringatan jelas: proyek harus rampung tepat waktu, bermutu, dan patuh aturan, atau berhadapan dengan sanksi denda keterlambatan.
Sidak berulang yang dilakukan wakil bupati ke proyek pembangunan SMPN 2 Prambon, mengungkap tabir kegagalan konstruksi yang sangat fatal.
Pemicu utama kemarahan pemerintah adalah kualitas pengerjaan yang dianggap asal-asalan, mulai dari dinding retak, plafon yang tidak presisi, hingga lantai yang kopong, padahal menelan anggaran APBD hingga Rp 6,2 miliar.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik korupsi dan manipulasi anggaran melalui modus “pinjam bendera“. Rekanan yang mengerjakan proyek diduga kuat merupakan aktor lama yang bermasalah namun kembali memenangkan lelang dengan identitas perusahaan berbeda.
Praktik ini berujung pada penurunan kualitas material demi mengejar keuntungan pribadi, yang mengakibatkan kerugian negara secara nyata.
Dengan ancaman blacklist dan tuntutan audit menyeluruh, kasus ini menjadi simbol buruknya manajemen pengadaan barang dan jasa, yang mana fasilitas pendidikan bagi siswa, dijadikan ajang mencari keuntungan tanpa memedulikan aspek keamanan dan kelayakan bangunan.
Bagi warga Prambon, sidak ini bukan hanya kerja inspeksi untuk saling serang antarkepentingan, melainkan harapan agar sekolah berdiri kokoh, aman, dan layak bagi generasi masa depan.
