Sidoarjo, Ruang.co.id — Langkah tegas dan cepat ditunjukkan Bupati Sidoarjo Subandi dalam menangani isu lingkungan di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam inspeksi mendadak ke sejumlah produsen makanan Tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Subandi meminta pelaku usaha segera menghentikan penggunaan bahan bakar dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Kunjungan ini bukan semata inspeksi, melainkan bentuk perhatian serius terhadap keberlanjutan UMKM dan perlindungan lingkungan. Bupati Subandi menegaskan, jika masih ada pelaku UMKM yang nekat menggunakan limbah B3 seperti plastik, karet, dan ban bekas, maka konsekuensi hukum siap menanti.
“Kami akan melindungi pengusaha UMKM agar usaha tahu ini bisa terus berjalan. Namun, kami juga minta komitmen para produsen tahu untuk tidak lagi memakai bahan bakar yang berbahaya ini,” ujar Subandi saat berdialog langsung dengan para pelaku usaha.
Dalam sidak tersebut, Subandi didampingi jajaran pejabat strategis seperti Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Dedyk Wahyu Widodo, Sekda Fenny Apridawati, Kapolsek Krian Kompol I Gede Putu Atma Giri, serta Kepala DLHK Bahrul Amiq. Mereka meninjau langsung perbedaan produksi antara pabrik yang menggunakan bahan bakar alami dan yang memakai limbah berbahaya.
Sebagai solusi konkret, pemerintah telah menyiapkan opsi bahan bakar alternatif berupa kayu bakar dan gas. Bahkan, untuk bahan bakar gas, Pemkab Sidoarjo bersama Pemprov Jatim berkomitmen menanggung masing-masing 50 persen biaya pemasangan jaringan. Kolaborasi ini berpotensi diperkuat lewat dukungan dana CSR dari pihak ketiga seperti Perusahaan Gas Negara (PGN).
“Perintah Pak Presiden, UMKM harus dibantu agar tetap bisa hidup dan berkembang,” ungkap Subandi, menegaskan arah kebijakan nasional yang selaras dengan langkah lokal.
DLHK Sidoarjo juga turut bergerak cepat dengan mengangkut bahan bakar B3 dari lokasi produksi dan terus melakukan edukasi. Kepala DLHK Bahrul Amiq menegaskan limbah seperti sol sepatu, styrofoam, dan busa dilarang keras digunakan dalam proses produksi pangan.
Komitmen ini menjadi langkah bersama yang tidak bisa ditawar. Pemkab berharap tidak ada lagi UMKM yang tersandung hukum karena melanggar aturan penggunaan bahan bakar. Harapannya, UMKM tahu tetap tumbuh sehat tanpa mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Langkah persuasif, namun tegas dari Bupati Subandi ini menjadi sinyal kuat bahwa pelestarian lingkungan dan dukungan terhadap UMKM bisa berjalan beriringan. Kini, semua mata tertuju pada Desa Tropodo, sebagai contoh transformasi UMKM yang wajib berkomitmen pada produksi sehat dan ramah lingkungan.
