Ruang.co.id – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Kunjungan ini difokuskan pada studi tiru praktik terbaik pengelolaan keterbukaan informasi publik, mengingat BKKBN Jatim telah meraih predikat ‘Informatif’ dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur.
Plt. Kepala BBPOM Surabaya, Budi Sulistyowati, menyatakan antusiasmenya dalam mempelajari berbagai inovasi BKKBN Jatim, terutama dalam membangun ekosistem transparansi informasi. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah keberadaan ruang wartawan yang memudahkan akses informasi bagi media.
“Kami ingin meniru kesuksesan BKKBN dalam membangun sistem yang akuntabel namun tetap efisien,” tegas Budi. Ia menekankan bahwa model pengelolaan informasi BKKBN Jatim dapat menjadi contoh bagi instansi lain, termasuk BBPOM, dalam memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik tanpa mengorbankan efektivitas kerja.
Yang mengejutkan rombongan BBPOM adalah fakta bahwa pengelolaan informasi publik di BKKBN Jatim hanya dikelola oleh tiga orang staf. Meski dengan sumber daya yang terbatas, tim kecil ini berhasil memenuhi standar keterbukaan informasi tingkat provinsi.
“Ini membuktikan bahwa komitmen kuat lebih penting daripada jumlah personel,” tambah Budi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan sistem yang terstruktur dan dedikasi tinggi, instansi pemerintah dapat mencapai transparansi maksimal meski dengan SDM minimal.
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, kerja sama antar-instansi pemerintah sejalan dengan arahan Presiden tentang pentingnya sinergi dalam pembangunan nasional.
“Kami memiliki banyak area potensial untuk bekerja sama, mulai dari pengawasan obat dan makanan hingga program pencegahan stunting,” jelas Maria. Ia menambahkan bahwa pertukaran pengetahuan seperti ini dapat mempercepat perbaikan layanan publik di berbagai sektor.
Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Kedua instansi sepakat bahwa transparansi informasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Dengan mengadopsi praktik terbaik dari BKKBN Jatim, BBPOM Surabaya berharap dapat membangun sistem yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik. Langkah ini tidak hanya mendukung akuntabilitas instansi tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Timur.
