Ruang.co.id – Dengan mengusung isu Hardiknas dan masalah Buruh. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Jatim Melawan, menggelar demo di depan gedung DPRD Jawa Timur, Selasa siang, (6/5). Aktivis kampus ini, membawa isu pendidikan, hari buruh, lingkungan dan agraria.
Menurut Loan aktivis dari BEM Universitas Negeri Surabaya ( Uinsa ), mahasiswa menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
“Kami menilai adanya komersialisasi pendidikan dijadikan kampus sebagai ladang bisnis. Biaya kuliah melonjak, jalur mandiri ekskulusif, dan skema student loan yang menyulut jeratan utang pendidikan seumur hidup,” kata Loan.
Aksi Demo Bem Jatim juga mendorong perbaikan KIP yang selama ini tidak tepat sasaran.
“Banyak mahasiswa tidak bisa terakses bantuan. Aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sangat minim, dan kampus juga belum inkkusif,” tandasnya.
Aksi mahasiswa ini juga mendorong dihapuskannya sistem outsourcing dan kontrak berkepanjangan. Sehingga buruh rentan diberhentikan sewaktu-waktu tanpa perlindungan yang layak.
“Naikkan UMR secara adil dan layak. Sebab upah tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak buruh dan kekuarganya,” lanjutnya.
Baca Juga: Peringati Hardiknas 2024, Pemkot Surabaya Optimalkan Kurikulum Merdeka Belajar
Aksi mahasiswa ini, juga mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Tidak kurang dari 50-an massa terhalang pagar berduri di depan pintu masuk gedung DPRD Jatim.
Sementara itu, aksi mahasiswa ini hanya ditemui salah satu anggota DPRD dari komisi E, Suli Da’im. Anggota DPRD ini mengajak dialog mahasiswa pendemo dengan duduk lesehan diatas aspal jalan.
Menurut Sule, dirinya sengaja menemui mahasiswa karena di dalam gedung DPRD Jatim hanya ada dirinya yang sedang berkantor. Sementara anggota dewan lainnya sedang melakukan kunjungan kerja ke Kediri, Jakarta dan Sidoarjo.
“Namun sata mendukung aspirasi yang disuarakan Aliansi Mahasiswa ini. Memang hingga saat ini apa yang disampaikan pata mahasiswa ini benat kenyataanya. Karena itu, pemerintah harus segera menanggapi dengan memperbaiki apa apa yang masih kurang,” tutur politikus dari fraksi PAN ini menegaskan.
