Ruang.co.id – Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 mendapat banyak pertanyaan, masukan maupun kritikan dari berbagai fraksi.
Salah satunya Fraksi Partai NasDem yang memberikan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Melalui juru bicaranya, Khusnul Arif fraksi NasDem Fokuskan pandangan umumnha pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kinerja BUMD.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar serius memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD,” ujar Khusnul Arif, Selasa (19/8).
Fraksi Nasdem menekankan pentingnya sistem digital yang modern untuk memperluas basis pajak dan meminimalisir kebocoran pendapatan.
Arif mengatakan, fraksinya juga menyoroti aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, aset tersebut perlu segera diidentifikasi dan diberdayakan sebagai sumber penerimaan baru, baik melalui kerjasama pemanfaatan, model Public Private Partnership (PPP), maupun pengembangan usaha baru yang bernilai tambah.
Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa BUMD harus menjadi instrumen strategis dalam menopang ekonomi daerah.
“BUMD harus diperkuat dari sisi tata kelola dan kapasitas usaha agar tidak menjadi beban anggaran, tetapi justru memberikan kontribusi terhadap PAD,” tegas politisi yang terpilih dari dapil VIII Kediri raya ini menegaskan.
Dalam hal belanja daerah, Fraksi NasDem mendorong peningkatan belanja modal yang dinilai masih rendah. Pembangunan infrastruktur produktif dinilai penting untuk menciptakan efek ganda terhadap perekonomian, terutama di sektor konektivitas, UMKM, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Menyikapi lonjakan defisit dari Rp1,775 triliun menjadi Rp 4,397 triliun, Fraksi NasDem meminta langkah penanganan yang lebih terukur. Fraksi NasDem mengingatkan agar penggunaan SiLPA sebagai penutup defisit tidak menjadi pola permanen yang melemahkan disiplin fiskal jangka panjang.
Di akhir pandangannya, Jubir NasDem menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Transformasi digital harus mampu memperkuat efisiensi birokrasi dan transparansi anggaran. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui forum konsultasi publik dan keterbukaan data,” pungkas Khusnul Arif.
