Ruang.co.id – Komisi A DPRD Surabaya menilai rotasi 78 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya sebagai langkah penyegaran organisasi yang sekaligus menjadi pemicu percepatan program prioritas kota, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketua komisi tersebut menyebut kebijakan ini merupakan terobosan berani Wali Kota untuk merombak wajah birokrasi.
“Rotasi ini bukan sekadar mutasi, tetapi penyegaran sekaligus alarm bagi kepala OPD yang kurang perform. Kami di Komisi A melihat ini sebagai langkah konkret menuju birokrasi yang gesit,” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, Kamis (2/4/2026).
Dari 78 pejabat yang dirotasi, 12 di antaranya menduduki posisi eselon II baru, termasuk posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang kini diisi Eddy Christijanto. Komisi A mencatat ini sebagai salah satu titik kunci karena Diskominfo menjadi leading sector DTSEN, program strategis nasional yang targetnya rampung di Surabaya pada akhir 2026.
“Penempatan Pak Eddy di Diskominfo adalah keputusan yang tidak asal pindah. Beliau membawa pengalaman membenahi data kependudukan dari Dispendukcapil. Itu modal emas untuk DTSEN,” tegas Yona yang akrab disapa Cak Yebe.
Komisi A DPRD Surabaya juga mengapresiasi adanya mekanisme evaluasi kinerja berkala yang menjadi dasar rotasi ini. Pejabat yang tidak mencapai indikator kinerja utama (IKU) selama dua semester berturut-turut otomatis masuk daftar prioritas rotasi. “Mereka yang kinerjanya kurang memenuhi ekspektasi warga sudah sepatutnya diganti, agar memberi kesempatan bagi ASN lain yang lebih memiliki kualifikasi,” katanya.
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses rotasi agar tidak terjadi konflik kepentingan. “Sepanjang rotasi ini dilakukan atas dasar profesionalitas dan bukan karena faktor kedekatan atau circle pimpinan, kami di DPRD tentu akan mendukung penuh. Tapi jika ada indikasi nepotisme, Komisi A akan memanggil BKPSDM,” ujar dia.
Cak Yebe menjelaskan, keunggulan rotasi kali ini adalah adanya program pendampingan bagi pejabat baru selama 100 hari pertama. Hal ini untuk memastikan tidak ada goncangan kinerja di tengah target besar DTSEN dan pelayanan publik. “Dengan pengalaman Pak Eddy, beliau akan lebih mudah mengorkestrasi lintas OPD untuk menuntaskan program DTSEN. Ini yang kami tunggu,” jelasnya.
Pemkot Surabaya menargetkan integrasi data 1,6 juta warga ke dalam DTSEN pada Juli 2026. Rotasi ini diharapkan menghilangkan ego sektoral antar dinas. Masyarakat dapat melaporkan keluhan terkait kinerja pejabat baru melalui kanal LAPOR-SBY atau aplikasi Warga Kita.
“Komisi A DPRD Surabaya akan terus mengawal. Semoga rotasi ini benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak, kami akan rekomendasikan evaluasi lanjutan,” pungkasnya.
