Surabaya, Ruang.co.id – Ratusan warga bersama Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur bersatu dalam aksi damai yang berlangsung di Jembatan Suroboyo, Rabu (08/01/2025). Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) semakin menguat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan proyek tersebut yang dinilai merugikan masyarakat pesisir.
Jembatan Suroboyo, ikon megah kota Surabaya, menjadi saksi bisu perjuangan warga yang menggugat proyek reklamasi SWL. Aksi yang berjalan tertib dan mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian ini diwarnai spanduk dan bendera yang menyuarakan aspirasi masyarakat.
Warga dan ulama menyoroti berbagai dampak negatif dari proyek ini, termasuk ancaman terhadap mata pencaharian nelayan dan kerusakan lingkungan pesisir Kenjeran. Suasana penuh solidaritas terlihat jelas ketika para peserta aksi menyampaikan penolakan mereka.
Rahmat Mahmudi, perwakilan dari Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur, menyampaikan dengan tegas bahwa proyek ini membawa konsekuensi besar, baik sosial maupun lingkungan. “Proyek ini menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun lingkungan, dan perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” ujar Rahmat dalam orasinya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembangunan dan mendesak pemerintah untuk lebih peka terhadap keresahan masyarakat. “Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan suara rakyat dan segera mengambil sikap untuk membatalkan proyek ini,” imbuhnya.
Penolakan proyek SWL tak lepas dari keresahan masyarakat pesisir, terutama nelayan Kenjeran, yang bergantung pada hasil laut sebagai sumber utama penghidupan. Proyek reklamasi dikhawatirkan akan memutus akses nelayan ke laut serta merusak ekosistem yang menjadi penopang kehidupan mereka.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya transparansi dalam perencanaan proyek ini, yang dianggap tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Kekhawatiran akan hilangnya lahan produktif dan ekosistem pesisir yang rusak menjadi alasan kuat bagi warga untuk terus memperjuangkan penolakan terhadap proyek ini.
Aksi damai ini mencerminkan kepedulian mendalam masyarakat terhadap masa depan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan warga dan ulama.
Masyarakat berharap, melalui aksi ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan besar yang diambil. “Ini adalah ujian bagi pemerintah untuk membuktikan keberpihakannya pada rakyat dan lingkungan,” tutup Rahmat Mahmudi penuh harap.
