Ruang.co.id – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan penghentian sementara penyaluran bantuan sosial beras (bansos beras) yang sudah berjalan beberapa waktu terakhir. Keputusan ini, meski kontroversial, dinilai sebagai langkah yang sangat tepat untuk menjaga keseimbangan stok gabah di pedesaan, terutama pada saat musim panen. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai alasan di balik kebijakan ini, serta dampaknya terhadap harga gabah, petani, dan ekonomi pedesaan.
Kenapa Bansos Beras Dihentikan Sementara?
Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Andreas Santosa, menjelaskan bahwa penghentian bansos beras bertujuan untuk mencegah lonjakan stok yang bisa menyebabkan penurunan harga gabah yang signifikan. “Jika bansos beras terus digelontorkan, stok beras di pedesaan akan melimpah, sementara permintaan tetap, sehingga harga gabah bisa turun lebih jauh,” ungkap Andreas.
Dari hasil survei AB2TI, harga gabah di tingkat petani sudah mengalami penurunan yang cukup drastis dalam dua bulan terakhir. Pada bulan Desember 2024, harga gabah masih berada di kisaran Rp6.900 per kilogram. Namun, pada Januari 2025, harga gabah turun menjadi Rp6.400 per kilogram. Harga ini jelas sudah jauh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP), yang seharusnya menjadi acuan untuk menjaga kesejahteraan petani.
Dampak Penghentian Bansos Beras bagi Petani dan Ekonomi Pedesaan
Bansos beras, meskipun dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi, ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, terutama di pedesaan. Di desa, petani seringkali menyimpan sebagian hasil panennya (sekitar 20-40%) sebagai cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dampak dari penghentian bansos beras lebih terasa di perkotaan, di mana banyak keluarga yang bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Selain itu, pengentasan kemiskinan di pedesaan memerlukan pendekatan yang lebih efektif dan berbasis pemberdayaan ekonomi. Andreas Santosa menilai bahwa kebijakan bansos beras sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bantuan berbasis uang langsung menjadi solusi yang lebih praktis dan efektif untuk memperkuat daya beli masyarakat di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Bansos Beras dan Politik: Kepentingan atau Solusi?
Ada anggapan bahwa bansos beras lebih sering digunakan untuk kepentingan politik, terutama menjelang pemilu. Menurut Andreas, kebijakan bantuan sosial harusnya bersifat rasional dan berdasarkan pada kebutuhan ekonomi riil masyarakat, bukan sekadar sebagai alat untuk meraih simpati politik. Bansos yang digelontorkan tanpa pertimbangan yang matang, menurutnya, hanya akan memperburuk kondisi pasar dan menciptakan ketergantungan.
Sebaliknya, bantuan sosial yang berbasis uang langsung memberikan kebebasan lebih bagi penerima manfaat untuk memilih kebutuhan yang lebih sesuai, baik itu untuk membeli pangan, kebutuhan medis, atau investasi dalam pendidikan. Hal ini dapat merangsang ekonomi lokal di pedesaan dan menciptakan dampak positif yang lebih berkelanjutan.
Kebijakan Alternatif: Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Penghentian bansos beras memberikan ruang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan bantuan sosial yang lebih berbasis pada pemberdayaan ekonomi perdesaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan berbasis uang langsung, yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka secara lebih fleksibel.
Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian juga perlu ditingkatkan, dengan memberikan pendampingan teknologi pertanian, pelatihan petani, dan akses pembiayaan yang lebih mudah. Semua ini bertujuan agar petani di pedesaan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mandiri dan meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.
Bansos Beras dan Keseimbangan Ekonomi Pedesaan
Secara keseluruhan, keputusan untuk menghentikan bansos beras dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan harga gabah dan stok pangan di pedesaan. Namun, untuk jangka panjang, kebijakan sosial yang lebih rasional dan berbasis pada pemberdayaan ekonomi akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan tanpa menciptakan ketergantungan.
Kebijakan bantuan sosial berbasis uang langsung, pemberdayaan petani, dan pendidikan ekonomi masyarakat desa adalah solusi yang dapat menciptakan perubahan yang lebih positif dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah diharapkan bisa merumuskan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada sekadar tujuan jangka pendek atau kepentingan politik.
