Sidoarjo, Ruang.co.id – Kepengurusan baru Dekopinda Sidoarjo periode 2025–2030 resmi dikukuhkan di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (3/3/2026). Ketua terpilih,
H. Bambang Pujianto, menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak akan berhenti pada seremoni pelantikan, melainkan langsung bekerja membenahi kondisi koperasi di daerah.
Data internal menyebutkan, dari sekitar 1.500 hingga hampir 1.900 koperasi yang tercatat di Sidoarjo, hanya sekitar 600 koperasi yang tergolong sehat. Artinya, tingkat kesehatan koperasi baru berkisar 40 persen.
“Dari 1.500 sekian koperasi itu, yang sehat hanya 600 sekian. Ini PR besar kami bagaimana koperasi yang tidak sehat bisa sehat kembali,” kata Bambang, usai dilantik.
Ia menambahkan, kepengurusan baru membentuk 16 bidang kerja untuk menyusun rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Tidak boleh dilantik hari ini lalu tidur. Masih banyak pekerjaan rumah. Semua bidang harus kerja nyata dan menyusun rekomendasi gerakan koperasi,” ujarnya.
Dukungan pemerintah daerah ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana. Ia menyatakan koperasi tetap menjadi sokoguru perekonomian rakyat.
“Kami berkomitmen mendukung dan mendampingi agar koperasi lebih progresif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Secara regulasi, penguatan koperasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kembali berlaku setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
Revisi UU Perkoperasian saat ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Dekopinda berkomitmen memberi masukan agar koperasi mendapat perlindungan hukum dan akses permodalan lebih kuat.
Di tingkat daerah, inisiatif Peraturan Daerah (Perda) tentang Perkoperasian, tengah diusulkan melalui Komisi B DPRD Sidoarjo.
Selain Wabup Mimik Idayana, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, turut hadir menyaksikan pelantikan Ketua dan kepengurusan Dekopinda Sidoarjo periode 2026 – 2030, di Pendopo Agung Delta Wibawa.
Dalam pelantikan ini, kepengurusan baru cukup banyak diwarnai kalangan anggota parlemen Sidoarjo. Kusumo Adi Nugroho, anggota DPRD yang juga wakil ketua Komisi B, yang turut dilantik menjadi pengurus baru Dekopinda Sidoarjo.
Dua menegaskan parlemen Sidoarjo melalui sejumlah anggotanya secara terbuka mendukung penguatan koperasi berbasis desa, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif di daerah dalam menguatkan keberadaan koperasi, termasuk integrasi koperasi dengan pelaku ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM. Kolaborasi ini penting agar koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi berperan nyata dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Kusumo Adi Nugroho.
Dukungan seperti ini menunjukkan bahwa, parlemen daerah tidak hanya melakukan pengawasan umum, tetapi juga berupaya membangun ekosistem kerja yang lebih kuat antar lembaga ekonomi lokal, demi efektivitas peran koperasi di Sidoarjo.
“Sinergi Parlemen–Eksekutif dalam implementasi program ekonomi kerakyatan. Ini mencerminkan peran DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi,” imbuh Kusumo.
DPRD tidak hanya mendorong peraturan baru tetapi juga mengawal implementasi supaya kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.
Skema dukungan konkret juga disiapkan lewat Perseroda Delta Arta dengan bunga pinjaman sekitar 3 persen per tahun, dan plafon pinjaman anggota koperasi hingga Rp200 juta, disertai subsidi bunga sekitar 3 persen per tahun dari APBD.
Selain itu, sinergi dengan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipastikan berjalan. Tantangan digitalisasi dan persaingan lembaga keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech), akan dijawab dengan pendidikan perkoperasian dan penguatan manajerial.
Dengan langkah itu, Dekopinda Sidoarjo menargetkan koperasi kembali dipercaya generasi muda, dan menjadi penggerak ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan.
