Ruang.co.id – Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun 2024 disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD Jatim dalam rapat paripurna yang digelar bersamaan dengan acara halal bihalal pada Rabu (9/4/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Jatim, Deny Wicaksono, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan serta pimpinan fraksi.
Dalam kesempatan itu, sembilan juru bicara dari masing-masing fraksi menyampaikan tanggapan mereka. Nurul Huda dari Fraksi PPP-PSI, H Alyadi Mustofa dari Fraksi PKB, Guntur Wahono dari PDIP, Moch. Machrus dari Gerindra, Sumardi dari Fraksi Golkar, Mohamad Arbayanto dari Partai Demokrat, H Soewandi dari Nasdem, Sule Daim dari PAN, dan Harisandi Savary dari PKS secara resmi menyatakan apresiasi dan dukungan mereka terhadap LKPJ Gubernur Jatim untuk periode 2024.
Meskipun demikian, beberapa fraksi memberikan catatan kritis terkait beberapa aspek dalam laporan tersebut. Fraksi PDIP, Golkar, dan PAN, misalnya, mempertanyakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta sistem perbaikan ekonomi yang akan diterapkan ke depan. Kritik ini disampaikan sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Namun, secara keseluruhan, seluruh fraksi sepakat untuk mendukung LKPJ Gubernur, terutama pada poin pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Ketua DPRD Jatim, Mohamad Musyafak Rouf, menegaskan bahwa tidak ada fraksi yang menolak laporan tersebut. “Semua fraksi mendukung LKPJ Gubernur tahun 2024. Kalau pun ada yang mengkritisi, itu hal wajar dan akan menjadi perhatian pada pelaksanaan pemerintahan provinsi tahun ini dan ke depan,” ujar Musyafak.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Usai pembahasan LKPJ, acara dilanjutkan dengan halal bihalal pasca-cuti bersama antara gubernur, wakil gubernur, seluruh anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jatim. Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menjalankan pembangunan di Jawa Timur.
Dengan disetujuinya LKPJ Gubernur, DPRD Jatim dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam program prioritas seperti pengurangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi. Dukungan penuh dari seluruh fraksi menjadi bukti soliditas dalam menjalankan amanat rakyat Jawa Timur.
