ruang.co.id – Peran ulama dan guru bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam membangun peradaban bangsa. Jika kita menelisik sejarah, kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari keringat dan doa para ulama serta guru yang menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Spirit itulah yang kembali mengemuka dalam forum Silaturahmi Alim Ulama dan Rapat Kerja Nasional Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Ponpes Amanatul Ummah, Surabaya, Sabtu (14/2/2026).
Forum yang berlangsung penuh khidmat ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional yang memberikan pandangannya tentang posisi strategis guru dan ulama. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir langsung dalam kesempatan tersebut mengungkapkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pendidikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program strategis pemerintah, khususnya di bidang kesehatan.
“Kami terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan rumah sakit agar format terbaik bisa segera diterapkan. Jawa Timur siap menjadi bagian dari solusi nasional,” ujar Khofifah dengan nada optimis.
Lebih jauh, orang nomor satu di Jawa Timur ini memaparkan kesiapan daerahnya dalam mendukung pemerataan dokter spesialis. Skema pendidikan berbasis rumah sakit atau hospital based dinilai sebagai terobosan yang tepat mengingat Jatim memiliki infrastruktur kesehatan yang mumpuni. Beberapa rumah sakit milik pemerintah provinsi bahkan telah menjadi rujukan nasional, sehingga potensi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung penempatan dokter spesialis di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan,” imbuhnya sembari menegaskan bahwa akses kesehatan yang adil adalah hak setiap warga negara.
Di tengah derasnya arus globalisasi, Khofifah juga mengingatkan tentang pentingnya membangun keseimbangan antara pola pikir global dan kearifan lokal. Menurut perempuan berhijab ini, guru dan ulama memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi muda. Mereka tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, yang turut hadir dalam forum tersebut mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu. Ia mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan betapa kuatnya persatuan ketika semua komponen bangsa bahu-membahu tanpa memikirkan kepentingan kelompok semata.
“Tentara, polisi, dan umat sebagai tiga pilar utama penyangga negara,” ujarnya dengan tegas.
Menteri Djamari kemudian membawa hadirin menyusuri lorong waktu dengan menyinggung kembali peristiwa heroik Resolusi Jihad yang digelorakan oleh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi tersebut menjadi titik balik yang membakar semangat perlawanan arek-arek Suroboyo hingga akhirnya meletus pertempuran dahsyat 10 November 1945, yang kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dalam pertempuran tersebut, para guru, ulama, dan santri turun ke medan laga dengan tekad membara mempertahankan harga diri bangsa.
“Di antara para pejuang itu ada guru, ulama, dan santri. Semangat itu harus kita warisi hari ini dalam bentuk penguatan pendidikan dan pembangunan karakter,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Djamari ini menekankan bahwa tugas guru tidak berhenti pada transfer ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, seorang guru bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai luhur sejarah, menumbuhkan jiwa nasionalisme, serta membangun kesadaran untuk menjaga kekayaan bangsa dari berbagai ancaman disintegrasi.
“Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai sejarah, nasionalisme, dan tanggung jawab menjaga kekayaan bangsa,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum JKSN yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH. Asep Syaifuddin Chalim, memberikan perspektif menarik tentang transformasi perjuangan pesantren. Menurut kiai kharismatik ini, jika dahulu pesantren identik dengan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, maka saat ini orientasinya harus bergeser pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama bertujuan menjaga faham Ahlussunnah wal Jamaah dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan diraih, perjuangan harus diarahkan pada penguatan ekonomi dan keadilan sosial,” tuturnya.
KH. Asep kemudian memaparkan empat pilar utama yang harus dibangun secara simultan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan makmur. Pertama, melahirkan ulama dan ilmuwan besar yang ilmunya mampu menerangi masyarakat dari kegelapan kebodohan. Kedua, membentuk birokrat profesional yang orientasinya benar-benar pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, mencetak pengusaha nasional yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
“Serta menghadirkan profesional berkualitas dan bertanggung jawab,” lanjutnya menegaskan pilar keempat.
Forum yang berlangsung di Surabaya ini tidak hanya dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Ketua Umum JKSN KH. Asep Syaifuddin Chalim. Ratusan kiai, alim ulama, dan pengurus Pergunu dari berbagai kabupaten dan kota turut memadati lokasi acara. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa semangat kolaborasi antara guru dan ulama masih terus berkobar hingga saat ini. Di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks, sinergi keduanya menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila.
