Ketua Pansus LKPJ Jatim Fokuskan Pada Evaluasi Kinerja

Ruang.co.id – Sehari setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (30/3), Khusnul Arif langsung tancap gas untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun anggaran 2025.

Menurut politikus partai Nasdem ini, mandat yang diberikan kepadanya tersebut, harus dijalankan sesuai target yaitu lebih kurang satu bulan. Dengan demikian begitu dilantik dirinya segera menyusun agenda rapat secara maraton guna membedah capaian eksekutif secara mendalam dan objektif. Ia menyampaikan, amanah yang diberikan oleh lintas fraksi melalui musyawarah mufakat ini merupakan tugas strategis.

Legislator yang menjabat wakil ketua komisi D DPRD Jatim ini berharap, Pansus tahun ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kualitas pembangunan di Jatim. Karena itu, pihaknya akan berupaya menjalankan tugas secara maksimal.

“Harapan kami, Pansus LKPJ tahun 2025 ini bisa memberikan warna yang lebih baik terkait dengan masukan kinerja Pemprov Jatim. Rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kinerja ini menjadi penting, dengan harapan di tahun 2026 dan seterusnya ada kemajuan signifikan terkait kinerja pemerintah daerah,” ujar pria yang akrab dipanggil Mas Pipin ini.

Dalam rencana kerja yang telah disusun, Pansus dijadwalkan memanggil total 60 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD (Setwan) yang turut dilibatkan dalam proses evaluasi. Mengingat padatnya subjek yang diperiksa, Khusnul memastikan pembahasan akan dilakukan secara spartan sepanjang bulan April.

“Mengingat begitu banyaknya OPD, teknis rapat kerja akan kami lakukan secara panel. Kami mulai pagi sampai malam, maraton, dengan tetap mengukur efektivitas dalam berdiskusi serta ketajaman dalam memberikan masukan maupun evaluasi,” jelasnya.

Khusnul menggarisbawahi bahwa titik tekan evaluasi kali ini adalah pada aspek kinerja melalui 9 Indikator Kinerja Utama (IKU), bukan sekadar persoalan administratif penganggaran. Pansus akan menelaah pencapaian indeks secara Year on Year (Y-o-Y) untuk memastikan target-target yang dicanangkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Esensi LKPJ ini adalah penekanan pada kinerja, bukan bicara penganggaran. Kami ingin melihat bagaimana meningkatkan performa agar IKU yang ditargetkan itu tercapai secara riil,” tambahnya.

Sesuai jadwal, Pansus memiliki masa kerja efektif selama 30 hari kerja. Rangkaian agenda krusial telah ditetapkan, dimulai dari penyampaian pendapat Pansus pada 6 April, disusul Pandangan Umum Fraksi pada 9 April, hingga Jawaban Gubernur pada 21 April mendatang.

“Target kami pada, 11 Mei depan, pihaknya sudah memasuki tahap closing dengan penyampaian laporan atau rekomendasi final Pansus. Kami berkomitmen memberikan masukan yang kritis dan konstruktif agar ada satuan ukur yang jelas untuk peningkatan kinerja Jawa Timur di masa depan,” tutupnya.