Sidoarjo, Ruang.co.id – Gema jargon “islah” atau perdamaian kembali memenuhi Ruang Opsroom Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada Senin pagi (5/2/2026). Di hadapan belasan perwakilan LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Bupati Subandi—didampingi dua asisten dan sejumlah kepala OPD—melempar narasi rekonsiliasi yang terasa akrab di telinga masyarakat jelang kontestasi politik.
Dalam audiensi tersebut, isu korupsi, reformasi birokrasi, hingga konflik internal di pucuk pimpinan menjadi sorotan utama. Namun, ada satu hal yang paling mencolok: kata-kata “Saya siap islah” terlontar dari ucapan Bupati Subandi hingga lebih dari empat kali. Pertanyaannya, apakah ini sebuah niat tulus untuk “mengibarkan bendera putih”, atau sekadar retorika semu yang belakangan populer dengan istilah “omon-omon”?
“Ayo berbenah bareng. Sebagai pimpinan daerah, jika saya punya salah kepada Wakil Bupati, saya akan hormat dan minta maaf pada beliau,” ujar Subandi. Ia juga meminta para aktivis LSM untuk tidak lagi mengungkit masa lalu dan fokus pada kerukunan demi masa depan Sidoarjo.
Namun, harapan Bupati berbanding terbalik dengan keresahan di akar rumput. Aliansi Peduli Sidoarjo menilai konflik berkepanjangan ini telah menjadikan program kerakyatan sebagai alat tarik-ulur kepentingan politik.
“Isin-isini! (Malu-maluin!) Kita anak-anak di Sidoarjo sampai harus bersusah payah mendamaikan ‘Bapak dan Ibu’ (Bupati dan Wabup) kita sendiri,” cetus salah satu tokoh LSM dengan nada pedas.
“Talak Tiga” dan Kegagalan Rekonsiliasi
Upaya islah yang diinisiasi oleh Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo dan gabungan 9 LSM ini tampaknya menemui jalan buntu. Pasalnya, Wakil Bupati Mimik Idayana tidak hadir dalam audiensi tersebut.
Ketidakharmonisan ini semakin diperparah oleh kebijakan administratif Subandi yang dinilai otoriter, seperti pelantikan sekitar 260 pejabat eselon tanpa koordinasi substantif dengan wakilnya. Hubungan kedua pemimpin ini pun kini diistilahkan sudah mencapai titik “Talak Tiga”.
“Sudah tiga kali diberi kesempatan untuk kembali ke komitmennya,” tulis Wabup Mimik Idayana singkat melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Selain konflik internal, strategi pengisian jabatan strategis melalui sistem Pelaksana Tugas (Plt) secara masif juga menjadi sorotan. Langkah ini dianggap sebagai taktik “benteng birokrasi” untuk mengunci loyalitas. Pejabat berstatus Plt sangat rentan karena dapat dicopot sewaktu-waktu tanpa prosedur panjang, menciptakan iklim ketakutan di lingkungan OPD di mana profesionalisme kalah oleh loyalitas personal.
Paradoks Harta dan Realita Administratif
Di balik janji manis islah, terdapat kontradiksi yang tajam. Subandi kerap menekankan narasi “tidak mencari apa-apa” dari jabatannya. Namun, data administratif berbicara lain. Meski mengklaim kekayaannya berasal dari bisnis properti dan konveksi sejak 2009, penumpukan aset tanah selama masa jabatan dinilai agresif.
Berdasarkan data LHKPN, kekayaan Subandi melonjak dari Rp6,6 miliar (2019) saat menjabat anggota DPRD, menjadi Rp10,2 miliar (2023) sebagai Wakil Bupati. Kenaikan Rp3,6 miliar dalam empat tahun ini menjadi tanda tanya besar, terutama di tengah badai hukum yang sebelumnya menjerat Bupati Ahmad Muhdlor Ali.
Sidoarjo kini berada di persimpangan jalan antara pembenahan sistem yang nyata atau sekadar penyelamatan posisi politik. Selama distribusi kekuasaan tidak transparan dan sinkronisasi antara ucapan serta tindakan tidak terwujud, maka “islah” hanyalah panggung sandiwara yang menyayat hati rakyat.
Kejujuran seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa manis kata-kata di depan kamera, melainkan dari integritas dan pengabdian yang tanpa celah.
