Sidoarjo, Ruang.co.id — Sebuah gebrakan monumental terjadi di Desa Pangkemiri, Kecamatan Tulangan, Kamis (5/6), ketika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di bawah kepemimpinan Bupati H. Subandi, bersama jajaran Forkopimda, mendistribusikan 300 ton benih jagung kepada kelompok tani. Langkah ini bukan sekadar bantuan rutin, melainkan manifestasi nyata dari komitmen mendukung program Swasembada Pangan Nasional 2025 yang digaungkan Presiden Prabowo. Momen ini menjadi bukti bahwa Sidoarjo tidak hanya berbicara tentang rencana, tetapi aksi yang terukur dan berkelanjutan.
Acara panen raya jagung di lahan percontohan seluas setengah hektar menjadi simbol harapan baru bagi petani lokal. Bupati Subandi menegaskan bahwa bantuan benih ini adalah investasi strategis untuk ketahanan pangan, bukan sekadar program sesaat. “Ini tadi kita memberikan bibit jagung 300 ton, mudah-mudahan ini menjadi support mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Pernyataan Subandi bukanlah retorika kosong. Dengan produktivitas rata-rata 9 ton padi per hektar di 15 ribu hektar sawah yang sudah ada, Sidoarjo memiliki fondasi kuat untuk menjadi lumbung pangan nasional. Namun, yang membuat langkah ini unik adalah pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah, hingga aparat keamanan.
Kehadiran Kapolresta Sidoarjo, Kombes Christian Tobing, dalam acara tersebut bukan sekadar formalitas. Ia membawa terobosan “Klinik Tani”, sebuah konsep yang menekankan pengawasan, transparansi, dan pendampingan dari hulu ke hilir. “Mulai dari awal proses pelaksanaannya, penyalurannya, itu yang betul-betul harus kita awasi dan kita jaga agar petani tidak sampai merugi,” tegasnya.
Lebih dari itu, Tobing menggagas optimalisasi lahan tidur bekerja sama dengan perusahaan seperti Japfa Comfeed. Hasilnya? 330 hektar lahan yang sebelumnya menganggur kini ditanami jagung, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi multipihak dapat mengubah potensi menjadi realitas.
Yang membedakan program ini dari sekadar bantuan pemerintah biasa adalah kehadiran aktif institusi penegak hukum. Kapolda Jatim dan jajaran Polresta Sidoarjo tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra petani. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahap—dari distribusi benih hingga pemasaran—berjalan lancar tanpa praktik koruptif atau penyelewengan.
Ini adalah babak baru pertanian Indonesia, di mana petani tidak lagi berjuang sendirian. Mereka didampingi, diberdayakan, dan diproteksi oleh negara. Sidoarjo, dengan segala sumber daya dan komitmen politiknya, memilih untuk berada di garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Program 300 ton benih jagung ini lebih dari sekadar angka; ia adalah simbol kemandirian, inovasi, dan harapan. Jika daerah lain bisa mencontoh model sinergi ala Sidoarjo—di mana pemerintah, aparat, dan swasta bergerak bersama—maka Swasembada Pangan 2025 bukanlah mimpi.
Sidoarjo telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi, transparansi, dan tekad kuat, lumbung pangan nasional bisa terwujud. Kini, tinggal menunggu daerah lain untuk turut melangkah.
