Surabaya, Ruang.co.id – Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Jawa timur, dan menyempatkan ke Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Timur pada Selasa (10/12/2024), Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ, menegaskan pentingnya sinkronisasi, harmonisasi, dan penguatan pengawasan dalam memastikan keberhasilan implementasi program kerja BKKBN di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Ucok menjelaskan bahwa kunjungannya adalah bagian dari tindak lanjut arahan Menteri dalam mengawasi pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan nasional yang diterjemahkan ke tingkat daerah benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran.
“Kehadiran saya di sini adalah untuk memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan nasional yang dijabarkan melalui program di daerah dapat diimplementasikan dengan baik serta mencapai target yang telah ditentukan,” ujar Dr. Ucok.
Ia menekankan perlunya perubahan paradigma pengawasan dari yang hanya berorientasi pada output (hasil kuantitatif) menjadi outcome (dampak nyata). Hal ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“Seluruh program yang berkaitan dengan kebijakan nasional harus terukur keberhasilannya di tingkat daerah. Ini memerlukan pengawasan yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko sejak dini,” tegasnya lagi.
Dr. Ucok juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko sebagai langkah awal untuk mencegah potensi masalah di kemudian hari, termasuk penyalahgunaan anggaran. Menurutnya, mitigasi risiko adalah bagian penting dari pengawasan program.
“Mitigasi risiko ini penting untuk mencegah preseden buruk yang dapat terjadi di kemudian hari,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan untuk mencegah korupsi, baik melalui audit kepatuhan maupun audit kinerja. Tujuannya adalah memastikan setiap anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.
“Pengawasan yang ketat dapat memastikan anggaran terealisasi sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang tepat, sekaligus mencegah potensi korupsi yang mungkin terjadi,” tambahnya.
BKKBN juga, kata Dr. Ucok, memberikan pendampingan langsung untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pendampingan ini dimulai sejak tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan.
“Kami juga melakukan pendampingan secara langsung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Dr. Ucok menegaskan bahwa keberhasilan program BKKBN tidak lepas dari sinergi antarinstansi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat kecamatan. Ia berharap semua pihak dapat berkoordinasi untuk mencapai hasil yang optimal.
“Semua pihak harus terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional,” ungkapnya.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan bahwa program-program BKKBN tidak hanya terlaksana sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas di Indonesia.
Dalam penutupnya, Dr. Ucok menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari komitmen BKKBN untuk terus mengawal implementasi kebijakan nasional. Ia ingin memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar efektif dan membawa manfaat nyata.
“Kami akan terus mengawal kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan dengan baik, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian terkait. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tujuan utama BKKBN dalam menciptakan keluarga berkualitas dan sejahtera di Indonesia.
