Surabaya, Ruang.co.id – Ketua DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 yang baru disyahkan, Musyafak Rouf menyebut, dirinya tidak akan mengomentari perkara yang dihadapi oleh anggota DPRD lama ( periode 2019-2024). Dirinya saat ini akan fokus bekerja untuk rakyat hingga lima tahun ke depan dengan menjaga marwa lembaga legislatif yang dipimpinnya.
” Saya tidak mau mengomentari masalah anggota dewan lama. Karena hal itu bisa merugikan lembaga yang saya pimpin. Karena saat ini kami hanya ingin yang ada di lembaga ini sudah clear dari semua masalah. Kalaupun ada anggota lama tapi masih ada di dewan, saya rasa itu masalah pribadinya dan tidak ada sangkutnya dengan lembaga,” ujar Musyafak, di ruang kerja yang baru ditempatinya, kamis (24/10).
Disebutkannya, bahwa saat ini ibarat mengendarai bus yang baru. Sehingga yang ada di dalamnya harus clear dari semua masalah.
Sedangkan ketika ditanya soal programnya ke depan, Musyafak mengatakan, dirinya tidak bisa membuat program sendiri. Karena DPRD ini lembaga yang sifatnya kolektif kolegial. Berbeda dengan eksekutif.
” Program kita diatur dengan tata tertib terkait dengan tahapan pekerjaan selama setahun ke depan. Dan sekarang masih proses tahapan untuk melengkapi alat kelengkapan DPRD serta membentuk badan musyawarah. Badan musyawarah inilah yang nanti menjadwal kegiatan DPRD selama satu tahun, ” ujar Musyafak.
Sementara soal APBD provinsi Jawa Timur yang sudah digedok anggota DPRD lama, untuk saat ini diteruskan saja dan tidak akan direvisi. Karena kemungkinan untuk melakukan revisi, dikuatirkan akan menimbulkan kegaduhan, atau ketidak sesuaian dengan anggaran yang ada. Atau tidak sesuai dengan kebutuhan poponsi atau kebutuhan masyarakat misalkan mengamggarkan yang aneh aneh yang mrmbuag rakyat marah. Karena itu dirinya tidak aksn gegabah dalam melakuksn petubahan anggaran. Karena hal ini menyangkut kebutuhan orang banyak, yaitu masyarakat Jawa Timur dan Pemeruntahan propinsi Jawa Timur.
Karena itu untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sesuai aturan akan diparipurnakan tanggal 10 november 2024 mendatang. Menurutnya tergantung. Bisa juga ada perubahan bisa juga tidak. Tergantung dari hasil rapat banggar bersama dengan pj gubernur dan pemprov nanti. Sebab jika dilihat waktunya sepertinya singkat. Namun jika memang ada kebutuhan yang mendesak dan menyangkut rakyat akan diupayakan adanya perubahan anggaran tersebut.
” Tanggal 10 november kan hanya tinggal tiga minggu. Sehingga tidak mungkin merubah anggaran ya g sebelumnya sudah diputuskan anggota DPRD yang lama.” Tandas Musyafak menjelaskan realitas proses perencanaan APBD yang memerlukan waktu cukup panjang.
