Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana Gedung DPRD dan Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo berubah menjadi panggung peradaban, Selasa (22/7/2025).
Ketika ratusan pelaku budaya menggelar aksi damai bertajuk “Akselerasi Budaya Sidoarjo”. Ruwatan simbolik digelar, membakar kemenyan dan doa-doa dilangitkan, menolak roh jahat politik dan ketidakadilan budaya di Sidoarjo.
Di DPRD Sidoarjo, hampir 100 budayawan dengan berbagai atributnya, ditemui oleh Bangun Sekretaris, dan Usman anggota Komisi D. Kehadiran Budayawan yang menuntut keadilan ini, diterima yang nantinya akan dibahas di Komisinya.
Usai berorasi di DPRD, massa long march menuju Pendopo. Mereka membawa puluhan tuntutan, untuk menghidupkan kembali denyut budaya lokal yang dianggap mati suri.
Aksi ini disambut terbuka oleh Sekda Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, yang hadir bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Tirto Adi, dan Kabid Kebudayaan, Kartini, M.Pd.
Sebelum berlangsungnya dialog, para budayawan ini dari halaman luar melakukan kegiatan ritual, dengan sarana kemenyan dan garam, sebagai sesajen pengusir roh roh jahat yang ada di pusaran Pendopo Delta Wibawa.
“Ritual ini kita lakukan bersama – sama dengan tujuan positif, untuk mengusir roh – roh jahat yang menyelimuti pusaran Pendopo,” ujar Ki Sapto ahli pengobatan hipnoterapi.
“Kami meyakini, suasana suhu politik yang belakangan terjadi, dan kejadian – kejadian yang di luar nalar manusia terutama di pusaran pendopo, karena roh – roh jahat masih bergentayangan mengganggu ketenteraman Sidoarjo,” ungkapnya yng juga sekretaris salah satu komunitas budaya di Sidoarjo.
Dalam forum dialog terbuka bersama perwakilan budayawan, Sekda Fenny mengaku memahami keresahan para budayawan.
“Kami sangat menghargai semangat teman-teman pelaku budaya. Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, namun tentu semua harus sesuai regulasi dan alur formal,” ujarnya.
Menyoal tuntutan Gedung Kesenian, Sekda menjelaskan bahwa rencana itu pernah diajukan, namun terganjal alih fungsi lahan menjadi Gedung Wanita dan Mal Pelayanan Publik.
Di sisi lain, tentang Nomor Induk Kelompok Kesenian, Sekda menyebut bisa diurus via OSS, namun pernyataan ini langsung diklarifikasi Tirto Kadisdikbud yang mengakui selama ini prosesnya bersifat manual.
“Prosesnya belum online. Hingga saat ini, kami tetap memprosesnya secara manual di dinas, karena belum masuk dalam sistem OSS,” tegas Tirto yang disambut baik para budayawan.
Si forum itu pula, perwakilan budayawan juga mempersoalkan penggunaan Event Organizer (EO) dalam program budaya daerah, yang dinilai sarat dugaan penyimpangan.
Sejumlah EO disebut tak jelas legalitasnya dan diduga difasilitasi oknum tertentu. Menanggapi itu, Kartini menepis tudingan tersebut.
“Kami tidak berani sembarangan. Semua kegiatan menggunakan APBD harus melalui prosedur yang ketat dan akuntabel. Bila ada dugaan, mohon dilampiri bukti dan sampaikan lewat mekanisme yang resmi,” ujar Kartini.
Sorotan lain datang dari Ketua DPC PWDPI Sidoarjo, Agus Subakti, ST, yang turut hadir dan memberi pernyataan keras.
“Kami akan dalami semua hal yang disuarakan. Pers melalui penyampilaian berita, sekaligus sebagai pengawal kebenaran sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat,” tandas Agus.
Aksi ini tak hanya bicara gedung atau agenda seremonial. Di tempat – tempat sarana vital pemerintahan dan dewan ini, mereka menuntut haknya sebagai berikut: hak yang sama adilnya sosial-budaya, dari pemetaan situs makam leluhur, penghargaan seniman, hingga pengakuan legal bagi praktisi spiritual dan pengobatan alternatif.
Kini, semua mata tertuju pada langkah lanjutan Pemkab. Apakah pertemuan ini hanya menjadi angin lalu, atau benar-benar membuka jalan menuju kebijakan kebudayaan yang berkeadilan?
Dari Pendopo Jenggolo, suara para pewaris budaya telah menggema. Saatnya pemerintah menjawabnya bukan dengan janji, tapi tindakan konkret.
Aksi damai ini bagi para budayawan ini sebagai wujud ruwatan sejarah, menghapus kelam, membuka lembar baru kebudayaan Sidoarjo yang lebih beradab dan bermartabat.
