Ruang.co.id – Indonesia sedang memacu laju pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam upaya strategis ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengambil peran sentral dengan mendorong integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam seluruh dokumen perencanaan daerah. Langkah revolusioner ini diharapkan mampu menciptakan keselarasan kebijakan dari tingkat pusat hingga desa, memastikan setiap lini pemerintahan bekerja sama dalam membangun kualitas penduduk.
Dalam acara peluncuran Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK yang digelar di Kampus STIESIA Surabaya pada 28 April 2025, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, menegaskan bahwa pembangunan kependudukan adalah tanggung jawab multisektor. “GDPK tidak hanya berbicara tentang pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, pemerataan distribusi, dan penguatan data kependudukan,” ujarnya dengan semangat.
Pernyataan Bonivasius ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan GDPK sangat bergantung pada kolaborasi erat antara kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Ia juga mengingatkan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun SDM unggul harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. “Tanpa keluarga yang kuat, mustahil kita bisa mencetak generasi emas,” tambahnya.
Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan implementasi GDPK. Dra. Maria Ernawati, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, memaparkan capaian konkret daerahnya dalam mengadopsi kerangka pembangunan kependudukan ini. Kota Batu muncul sebagai pemimpin dengan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tertinggi se-Jawa Timur, mencapai 78.7 poin.
Kota Mojokerto dan Madiun patut diacungi jempol karena berhasil mencapai 100% Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri. Sementara Surabaya membuktikan komitmennya pada pendidikan kependudukan dengan membentuk 274 Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK). Capaian-capaian ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan holistik GDPK benar-benar bisa diimplementasikan di tingkat akar rumput.
Bonivasius dengan tegas mengingatkan bahwa bonus demografi yang saat ini dinikmati Indonesia—dengan 70% penduduk berada di usia produktif—bukanlah jaminan kesuksesan otomatis. “Ini ibarat pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi beban demografi,” tegasnya.
Faktanya, data menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sementara partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih tertinggal. Menghadapi tantangan ini, BKKBN merancang tiga strategi utama: pertama, penguatan sistem data kependudukan terintegrasi; kedua, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi; ketiga, penguatan peran keluarga melalui program parenting komprehensif.
Kunci keberhasilan GDPK terletak pada konsistensi implementasi lintas periode pemerintahan. “Hasil dari pembangunan kependudukan baru akan terlihat 20-30 tahun mendatang. Karena itu, komitmen semua pihak mutlak diperlukan,” pungkas Bonivasius. Dengan semangat kolaborasi ini, Indonesia optimis bisa mewujudkan visi SDM unggul yang siap bersaing di panggung global pada 2045 mendatang.
