Ruang.co.id – Para pensiunan PNS bisa bernapas lega! Pemerintah resmi menggelontorkan gaji ke-13 tahun 2025 mulai Juni mendatang, seperti tertuang dalam PMK-23/2025. Kebijakan yang digagas Sri Mulyani ini bukan sekadar tunjangan biasa, melainkan bantuan strategis untuk meringankan beban tahun ajaran baru. Bagi Anda yang masih memiliki tanggungan pendidikan anak atau cucu, ini adalah kabar gembira yang patut disambut dengan persiapan matang.
Jadwal Pencairan: Kapan dan Bagaimana?
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, pencairan gaji ke-13 akan dilakukan secara bertahap dengan tenggat utama bulan Juni. Namun, fleksibilitas diberikan jika ada kendala teknis. Pemerintah menjamin dana akan tetap mengalir meski sedikit terlambat, asalkan semua dokumen administrasi telah lengkap.
Mengapa Juni Menjadi Prioritas?
Pemilihan bulan Juni bukan tanpa alasan. Periode ini bersinggungan langsung dengan masa kritis tahun ajaran baru, di mana kebutuhan dana pendidikan melonjak drastis. Dengan skema ini, pensiunan bisa lebih tenang mengatur keuangan tanpa harus terburu-buru mencari pinjaman.
Detail Komponen yang Perlu Diketahui
Tidak seperti anggapan banyak orang, gaji ke-13 untuk pensiunan PNS bukanlah angka sembarangan. Ada empat komponen utama yang dihitung secara detail, mulai dari pensiun pokok hingga tunjangan pangan. Besarannya mengacu pada penghasilan bulan Mei 2025, dan yang paling menarik, hampir tidak ada potongan signifikan kecuali pajak yang sudah diatur negara.
Proteksi Hak Pensiunan dalam PMK-23
Sri Mulyani secara khusus menekankan bahwa tidak ada ruang untuk potongan sepihak seperti iuran BPJS atau hutang. Ini adalah terobosan baru yang membuat hak pensiunan benar-benar utuh. Bagi yang pernah mengalami masalah pencairan di tahun sebelumnya, aturan ini bisa menjadi angin segar.
Langkah Antisipasi Jika Terjadi Keterlambatan
Kendala teknis mungkin saja terjadi, tapi bukan berarti tanpa solusi. Pensiunan bisa memantau status pencairan melalui aplikasi SIMPONI atau menghubungi call center Kemenkeu. Pastikan data diri sudah terupdate untuk menghindari antrean verifikasi yang berbelit.
Kebijakan ini tidak hanya sekadar tentang pencairan dana, tapi juga strategi makro pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi pensiunan. Dengan memprioritaskan periode pendidikan, efek multiplier-nya bisa menyentuh sektor ritel dan UMKM penyedia perlengkapan sekolah.
