Ruang.co.id – Beberapa keluhan badan usaha milik daerah ( BUMD ) Jawa Timur yang mengalami berbagai keterbatasan untuk mengembangkan usahanya, sehingga membutuhkan suntikan dana atau penyertaan modal dari pihak Pemprov ditanggapi dingin oleh komisi C DPRD Jatim. Komisi yang membawahi bidang keuangan, kesehatan dan BUMD tersebut tetap memperhatikan aspirasi dari BUMD tersebut untuk meminta penyertaan modal. Namun syaratnya BUMD tersebut harus menunjukan Kinerjanya terlebih dahulu.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi mengatakan, pihaknya tetap membuka peluang pada semua BUMD Jawa Timur yang ingin meminta penyertaan modal, karena BUMD juga bagian dari perusahaan milik daerah untuk menambah pendapatan asli daerah ( PAD ). Akan tetapi BUMD- BUMD itu juga harus menunjukan kinerjanya lebih dulu. Seperti memperbaiki sistem kerjanya, SDM nya, produksinya hingga pemasaraannya.
“Kita tetap akan menerima permintaan BUMD-BUMD yang mengajukan penambahan modal. Tapi sebelumnya, mereka juga harus menunjukan kinerjanya dulu. Sehingga modal yang kita berikan nantinya bisa berkembang efektif dan bisa meningkatkan PAD,” ujar Politikus asal fraksi Golkar itu menjelaskan.
Menurutnya, selama ini ada beberapa BUMD yang bisanya hanya mengeluh minta tambahan modal, namun tidak menunjukan kinerja yang baik. Tiba- tiba hasilnya minus.
Sedangkan saat disinggung tentang keluhan BUMD yang membutuhkan peremajaan alat produksi seperti mesin- mesin yang sudah tua dan lambat produksi. Sementara saingannya yakni perusahaan swasta yang sudah menggunakan mesin- mesin canggih. Adam mengatakan bahwa hal itu hanya alasan saja. Sebab saat BUMD tersebut mengalami surplus keuangan, mereka tidak melakukan perbaikan maintenance.
“Kemana saja mereka saat perusahaan mengalami surplus keuangan atau laba besar. Mengapa tidak melakukan peremajaan maintenance saat itu. Kenapa baru sekarang ketika perusahaan sedang menurun baru mengungkapkan? Bahkan setelah hampir kolaps baru ngomong kalah bersaing.” Tandasnya lagi.
Sementara itu, Adam menambahkan, bahwa pihakbya belum membahas masalah penyertaan modal untuk BUMD ini. Sementara ini DPRD baru membahas Raperda penyertaan modal untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim, karena menyangkut dengan peningkatan perekonomian rakyat.
