Ruang.co.id – Kumpulan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung bidang koordinasi Jawa Timur. Mengusulkan kepada DPRD Jatim melalui komisi C untuk membentuk Badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola pabgan dan transportasi.
Kelompok intelektual muda yang terdiri dari para ketua organisasi kemahasiswaan seperti HMI, GMNI, PMII, KAMMI, GMKI, IMM, KMHDI, PMKRI dan SEMMI itu, melakukan audiensi sekaligus silaturrahmi dengan Komisi C DPRD Jawa Timur, Rabu (28/5).
Menurut ketua Badko HMI Jatim, Yusfan Firdaus selaku juru bicara Cipayung Plus Jatim, mengungkapkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memberikan masukan akademis Komisi C DPRD Jatim terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan dan transportasi.
“Kami mengusulkan pembentukan BUMD pangan dan transportasi setelah melakukan kajian akademis tentang pentingnya kedua sektor ini di Jawa Timur,” ujar Yusfan
Mahasiswa paska sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya ini menjelaskan, bahwa BUMD Pangan selaras dengan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Jatim sebagai lumbung pangan nasional, harus memastikan pasokan stabil ke Ibu Kota Negara (IKN) dan daerah lainnya. Sehingga selaras dengan Misi Gubernur Khofifah menjadikan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.
“BUMD Pangan Jatim menjadi istrumen kedaulatan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan import dan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir menstabilkan harga, serta menjamin akses pangan berkualitas bagi masyarakat. Dengan bermitra petani, nelayan dan UMKM lokal, BUMD Pangan akan meningkatkan kesejahteraan pelaku agrobisnis,” ujar Yusfan Firdaus.
Sementara keberadaan BUMD Transportasi, lanjut Yusfan berpengaruh terhadap efisiensi angkutan massal, keselamatan dan aksesibilias, serta dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan endukung mobilitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan Bus Trans Jatim oleh BUMD dapat mengurangi beban APBD, meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan PAD baru melalui pengelolaan profesional dan kemitraan swasta.
“Transportasi publik seperti Trans Jatim adalah bisnis strategis. Tidak ideal jika terus dikelola oleh Dinas Perhubungan, karena dinas bukan lembaga bisnis. Perlu entitas bisnis khusus agar cakupannya bisa meluas ke 38 kabupaten/kota di Jatim,” jelasnya.
Selain mendorong percepatan pembentukan dua BUMD baru, Cipayung Plus Jatim juga mendorong adanya revisi Perda Jatim No.8 Tahun 2019 khususnya menyangkut rekrutmen komisaris dan direksi BUMD Jatim dengan melibatkan DPRD Jatim agar menjadi lebih transparan dan profesional.
“Kami menilai kurangnya keterlibatan DPRD dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMD Jatim sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dan munculnya praktik penempatan berdasarkan kedekatan politik atau balas budi. DPRD Jatim jangan hanya berperan sebagai pengawas. Kami mendorong agar anggota DPRD juga dilibatkan seperti dalam proses fit and proper test di DPR RI terhadap BUMN,” harap Yusfan.
Dari kacamata Cipayung, profesionalisme pengelolaan BUMD di Jatim masih lemah. Bahkan pihaknya masih menemukan sejumlah direksi BUMD yang tidak memiliki latar belakang disiplin ilmu yang sesuai, serta terdapat aset-aset BUMD yang dikelola secara tidak profesional dan tidak diperbarui.
“Direktur utama Petrogas Jatim Utama, dikabarkan mengundurkan diri karena penempatan berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi. Banyak aset BUMD yang terbengkalai dan tidak diperbarui sejak lama,” ungkap Yusfan Firdaus.
Untuk meningkatkan kinerja BUMD Jatim dan peningkatan sumbangsih PAD dari BUMD, Cipayung juga memberikan solusi jangka panjang yaitu mengusulkan pembentukan unit khusus atau dinas tersendiri yang mengurus BUMD di bawah koordinasi pemerintah provinsi.
“BUMD tidak bisa hanya diurus oleh satu bidang di biro perekonomian. Perlu perhatian serius dan struktur khusus agar pengelolaannya lebih maksimal,” pungkas Ketua Badko HMI Jatim ini menegaskan.
Sementara itu, di tempat yang sama, Anggota C DPRD Jatim Hartono mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan kedatangan kelompok Cipayung ini. Karena apa yang digagas Komisi bidang keuangan juga mendapat support dari kelompok Cipayung Jatim.
“Kelompok Cipayung mendukung revisi Perda BUMD Jatim supaya keterlibatan DPRD Jatim dalam penentuan komisaris dan direksi BUMD lebih dioptimalkan. Mereka juga mendorong pembentukan BUMD Pangan yang dinilai selaras dengan program Ketahanan Pangan dari Presiden Prabowo. Dan pembentukan BUMD Transportasi agar seluruh wilayah Jatim bisa terintegrasi,” pungkas politikus Partai Gerindra ini menjelaskan.
