Podium Porprov Jatim 2025 Medali Emas Anggar untuk Ego, Atlet Cuma Jadi Figuran?

Ruang.co.id – Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025 yang seharusnya menjadi ajang unjuk gigi bibit-bibit atlet muda justru berubah menjadi medan pertempuran ego dan kepentingan. Ironi olahraga terjadi ketika 12 atlet anggar Kabupaten Malang yang telah resmi disahkan untuk bertanding tiba-tiba ditolak oleh Technical Delegate dalam technical meeting 29 Juni 2025. Kontroversi ini langsung menyulut reaksi keras dari Panitia Besar Porprov Jatim yang mengancam akan menghentikan seluruh pertandingan Anggar jika keadilan tidak ditegakkan. Sabtu, (05/7/2025).

Dalam surat resmi yang dikeluarkan, PB Porprov Jatim dengan tegas menyatakan bahwa keputusan Technical Delegate untuk menolak 12 atlet anggar Malang merupakan pelanggaran terhadap otoritas KONI Jawa Timur sebagai penyelenggara resmi. Surat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa seluruh atlet yang telah disahkan wajib dipertandingkan, atau PB Porprov akan mengambil alih penyelenggaraan cabang olahraga Anggar sepenuhnya.

Ketua IKASI Jawa Timur Roy Siregar tidak menyembunyikan kekecewaannya. “Ini jelas permainan pengurus yang egois,” ujarnya dengan nada tinggi. Para atlet yang telah berlatih keras selama berbulan-bulan tiba-tiba menjadi korban pertarungan kepentingan di tingkat elite. Fakta ini semakin mempertegas betapa rapuhnya sistem pembinaan atlet muda di tingkat daerah.

Roy Siregar menambahkan, “Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Deputi 4 Kemenpora untuk meminta intervensi. Harapan kami hanya satu: penyelesaian yang adil bagi atlet yang sudah berjuang.” Langkah ini menunjukkan eskalasi konflik yang telah mencapai tingkat nasional, sekaligus mempertegas urgensi penyelesaian masalah.

Budi Suroso, Wali atlet berprestasi Fadilah Aprilia yang pernah menyumbangkan dua medali emas untuk Surabaya di Porprov 2023, menyampaikan kepedihan yang mendalam. “Anak saya sudah membuktikan diri, tapi sekarang diperlakukan seperti ini,” keluhnya. Yang lebih menyakitkan, sebelumnya terjadi pemotongan apresiasi sebesar 10% yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus.

Wakil Ketua IKASI Jatim Atres mengungkapkan fakta mengejutkan lainnya. Selain masalah penolakan atlet, terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran APBD untuk Porprov. “Tim medis yang seharusnya wajib ada justru ditiadakan,” tegas Atres yang telah berkonsultasi pada Kejaksaan Negeri Malang.

Suparlan, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi IKASI Jatim, menekankan bahwa Porprov sejatinya merupakan ajang vital untuk menemukan dan mengembangkan bibit atlet unggul. “Jika atlet sudah memulai dari kecil dan memiliki mimpi besar, jangan diputus harapannya karena konflik organisasi. Atlet bukan korban dualisme.” Pernyataan ini menyentuh jantung persoalan, mengingat banyak atlet muda yang telah berkorban sejak dini untuk meraih mimpi.

Tak lupa ia menegaskan legitimasi IKASI, “Organisasi kami di bawah kepemimpinan Pak Amir Yanto sah secara hukum, terdaftar di tingkat nasional maupun internasional.” Penegasan ini penting mengingat maraknya polemik keabsahan organisasi yang kerap memengaruhi nasib atlet.

Seluruh pihak kini menunggu langkah tegas dari KONI Pusat untuk menyelesaikan deadlock ini. PB Porprov, IKASI Jatim, dan para orang tua atlet bersatu dalam tuntutan yang sama: kembalikan Porprov pada khittahnya sebagai ajang pembinaan atlet muda, bukan medan pertempuran kepentingan kelompok.