Sidoarjo, Ruang.co.id — Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rabu (16/7/2025), berubah menjadi sorotan tajam publik. Terjadi penolakan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Di gedung parlemen, 4 Fraksi yang menolak, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, PAN, Fraksi Gabungan PKS-PPP. Sedangkan yang menerima, awalnya hanya 2 fraksi, yakni Fraksi PKB dan PDI-P.
Sedangkan Fraksi gabungan Demokrat-Nasdem jawabannya tidak utuh alias terbelah. Fraksi Demorat menerima, sedangkan Fraksi Nasdem menolak LKPJ Bupati.
Awalnya berjumlah perbandingannya 4,5 dan 2,5 fraksi. Namun usai sidang di luar gedung parlemen dalam hitungan detik, Fraksi PDI-P banting setir berbalik arah jalan.
Sesuai dengan perintah pimpinan parpolnya, Fraksi PDI-P secara resmi menganulir jawaban “menerima” menjadi “menolak!”. Itu disampaikan H. Tarkit Erdianto,SH.,MH., Ketua Fraksi PDI-P, beberapa menit kemudian dalam jumpa pers fraksinya di kantor DPD Golkar Sidoarjo dalam gelaran lounching Koalisi Sidoarjo Maju.
Dengan demikian, jumlah yang menerima sebanyak 1,5 fraksi, yakni Fraksi PKB dan anggota dewan dari Demokrat. Sedangkan jumlah yang menolak LKPJ Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2024, sebanyak 5,5 fraksi di DPRD Sidoarjo.
Memang diketahui di periode saat itu alur kepemimpinan eksekutif, Ahmad Muhdlor sebagai bupatinya yang kini meringkuk dipenjara kesandung kasus korupsi, dan wakil bupati dijabat Subandi.
Berikut kronologi alur pejabat eksekutif Sidoarjo di tahun 2024: Awal 2024 – Mei 7, 2024, Ahmad Muhdlor Ali menjabat sebagai Bupati hingga ditahan KPK. Pada 8 Mei 2024 – 24 September 2024, Subandi menjabat sebagai Plt Bupati secara otomatis karena status nonaktifnya Gus Muhdlor.
Pada 24 September – 23 November 2024, Muhammad Isa Anshori menjalankan peran sebagai Pjs Bupati selama Subandi cuti kampanye Pilkada 2024.
Mulai 24 November 2024, Subandi kembali aktif sebagai Plt Bupati Sidoarjo setelah masa tugas Isa Anshori berakhir.
Dengan demikian, selama sekitar 5 bulan di tahun 2024, Subandi menjabat Plt. Bupati Sidoarjo. Selama itu pula, kepemimpinannya disorot dan menuai kritik tajam dimata parlemen. Hingga berujung di Paripurna, LKPJ bupati mayoritas ditolak.
Rabu petang (16/7/2025), gerakan politik baru di Sidoarjo bernama “Koalisi Sidoarjo Maju” resmi di launching atau diluncurkan. Saat Pilkada 2024 ada dua kelompok koalisi politik, yakni Koalisi parpol BAIK dan SAE.
Sepertinya, koalisi parpol dan parlemen baru ini merupakan peleburan parpol Koalisi BAIK dan SAE versus Bupati Subandi bersama Parpol dan Fraksi PKB serta Demokrat.
Di Koalisi Sidoarjo Maju, terdapat komponen PDI-P, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem, dan PPP.
Terkait LKPJ Bupati tahun 2024, Koalisi Sidoarjo Maju juga mempertegas menyatakan penolakan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penolakan itu bukan tanpa alasan. Koalisi yang terdiri dari delapan partai politik ini menilai tata kelola anggaran daerah masih jauh dari harapan masyarakat.
Salah satu kritik paling menggugah empati publik adalah soal banjir tahunan yang tak kunjung tertangani. Sejumlah wilayah seperti Waru, Tanggulangin, hingga Tarik terus dilanda banjir musiman, bahkan kini muncul titik baru yang sebelumnya aman. Mirisnya, banjir berdampak langsung pada dunia pendidikan.
“SDN Banjarasri Tanggulangin hanya menerima 10 siswa baru tahun ini karena orang tua khawatir anak-anak mereka belajar dalam genangan air. Ini bukan sekadar soal drainase, ini soal masa depan anak-anak,” ujar Adam Rusydi, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, juru bicara koalisi ini yang mewakili lintas partainya.
Selain infrastruktur lingkungan, sektor ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Program Bupati Sidoarjo menciptakan 100.000 lapangan kerja dinilai tak berdasar data jelas dan nyaris tanpa transparansi indikator.
“Tanpa tolok ukur yang terukur, ini hanya jadi slogan politik. Sementara angka pengangguran di Sidoarjo justru tertinggi di Jatim. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Data mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sidoarjo mencapai 6,49%, jauh dari wibawa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menyentuh 82,67 poin.
Artinya, menurut mereka, ancaman pengangguran intelektual makin nyata di kabupaten industri ini.
Di sisi lain, pendidikan dasar pun tak luput dari sorotan. Koalisi Sidoarjo Maju menyesalkan masih maraknya pungutan berkedok “kesepakatan komite” di sekolah-sekolah negeri, di tengah minimnya alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana sekolah.
“Kami temukan anggaran pendidikan habis untuk belanja rutin, bukan untuk membangun ruang kelas yang ambruk atau membeli bangku murid yang lapuk. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Adam Rusydi lagi.
Tak kalah serius, laporan BPK RI juga menemukan kesalahan penganggaran oleh 27 OPD, mengindikasikan lemahnya pengawasan internal dan belum profesionalnya birokrasi Pemkab.
Akumulasi persoalan inilah yang membuat Koalisi Sidoarjo Maju menyatakan secara tegas menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Wakil Ketua Fraksi PAN Dr. Emir Firdaus,ST.,MM., berharap koalisi baru ini dapat solid dalam menyikapi pelbagai persoalan di Sidoarjo hingga tahun 2029. “Kalau bisa, tetap solid untuk Pilkada periode selanjutnya,” harapan Emir.
Penolakan ini bukan sekadar sikap politik, melainkan seruan nurani agar pembangunan kembali menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata.
“Ini bukan tentang oposisi, tapi ini wujud perhatian kita mendukung pembangunan Sidoarjo dalam 5 tahun ke depan, dan tentang posisi kita di sisi rakyat,” tutup pernyataan Koalisi ini secara kolektif.
