Drama Akhir LPJ APBD 2024 Sidoarjo, Ketika Demokrasi Menguji Integritas Kepala Daerah

Sidoarjo, Ruang.co.id – Layar ‘drama politik’ di Gedung DPRD Sidoarjo, akhirnya ditutup dengan klimaks menegangkan namun penuh makna. Dalam paripurna yang sarat emosi, DPRD Sidoarjo secara resmi menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2024 yang diajukan oleh Bupati Subandi, Rabu (16/7/2025).

Bagi masyarakat, keputusan ini bukan sekadar agenda politik, tapi juga harapan akan perubahan konkret di tengah kehidupan yang kian menuntut keadilan pembangunan.

Di balik setiap penolakan itu, terselip suara rakyat yang masih menanti jalan mulus di depan rumah, aliran air bersih, dan sekolah yang tak kebanjiran.

“Keputusan ini merupakan bentuk keseriusan DPRD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran hingga penilaian yang tidak main-main untuk kepentingan perbaikan Sidoarjo ke depan,” tegas Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo dengan nada penuh tanggung jawab.

Mayoritas fraksi di parlemen menyuarakan kritik tajam, dari buruknya pengelolaan fiskal hingga ketimpangan pelayanan publik.

Jalan-jalan berlubang, banjir yang makin meluas, hingga stagnasi program pendidikan menjadi indikator kegagalan yang tak bisa ditepis.

Meski mencoba tenang, Bupati Subandi tampak gusar menanggapi hasil sidang. Dengan senyum yang tertahan, ia menyatakan, “Nggak apa-apa. Penolakan ini tentunya tidak mengurangi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, karena laporan kita juga sudah diterima BPK maupun dapat WTP”.

Namun realitas berbicara lain. Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang penting, tetapi suara warga lebih berharga.

Rakyat merasakan langsung apakah program pemerintah menyentuh atau justru melukai harapan mereka.

Dhamroni Chudlori, Ketua Fraksi PKB, mencoba berdiri di tengah dua kutub politik. Ia membacakan PA fraksinya, “Kami melihat banyak program yang dijalankan dengan baik, meski juga ada yang masih kurang. Sebagai partai pengusung, kami menerima Raperda LPj APBD 2024”.

Kisah ini belum usai. Kata cak Nasik, sapaan akrab Abdillah Nasih, DPRD juga akan berkonsultasi ke Gubernur Jatim dan Kemendagri. Jalan kompromi melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi solusi teknokratis yang kini dibuka.

“Ini bagian dari cambukan kasih sayang DPRD agar pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program ke depan benar-benar lebih baik lagi,” tandas Ketua DPRD.

Sidoarjo kini menanti babak berikutnya. Akankah evaluasi ini menjadi pijakan serius pembenahan, atau sekadar formalitas politis belaka?

Ruang.co.id, dengan semangat jurnalistik transformatif, akan terus mengawal kisah ini demi publik yang haus perubahan nyata.