Hearing DPRD Sidoarjo Hadapi Tantangan PHK, Tenaga Kerja Terampil Jadi Daya Saing Global

Sidoarjo, Ruang.co.id – Sidoarjo sebagai kota industri, menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025, tercatat 5,75% atau sekitar 69.500 orang dari total angkatan kerja 1,18 juta.

Angka itu menunjukkan tren penurunan signifikan, dibanding masa pandemi Covid-19, ketika pengangguran sempat menyentuh 9%.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, mengungkapkan segala permasalahan ketenagakerjaan di Sidoarjo, dalam hearing atau dengar pendapat dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kab. Sidoarjo, di DPRD, Rabu sore (1/7/2026). Dengar pendapat itu, dipimpin langsung oleh Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo.

Dwi Eko menegaskan, “Kami bersyukur angka pengangguran terus menurun. Namun tantangan globalisasi dan keterbatasan bahan baku industri tetap menjadi ancaman serius.”

Fenomena krusial muncul dari dampak PHK, akibat tersendatnya pasokan bahan baku plastik dari Timur Tengah. Sektor industri yang menopang 48,6% perekonomian Sidoarjo sempat terguncang.

Pemkab Sidoarjo mendorong perusahaan untuk mengurangi volume produksi, agar tenaga kerja tetap bertahan. Atau setidaknya perusahaan yang merumahkan karyawannya, kiranya memberi tunjangan 60 persen.

“Kami sarankan pengusaha merumahkan sementara pekerja dengan tunjangan 60% daripada langsung melakukan PHK,” ujar Dwi Eko, Kepala Disnaker.

Selain itu, dia menguraikan komunikasi intensif dengan serikat pekerja, menjadi strategi penting menjaga kondusivitas. Audiensi rutin dilakukan, untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja. Pendekatan kekeluargaan, terbukti efektif meredam gejolak sosial.

Permasalahan lain yang muncul krusial saat ini, yakni soal kualitas tenaga kerja. Banyak lulusan terampil tingkat SLTA kesulitan bertahan di dunia kerja, karena minim pengalaman.

Padahal, komunikasi yang terbangun dengan para pengusaha, situasinya saat ini perusahaan bisa bertahan mempekerjakan lulusan SMA dan sederajat yang terampil.

“Saya kuatir dengan kondisi saat ini, tenaga kerja lulusan sarjana akan lebih banyak yang di PHK, dan perusahaan mempertahankan karyawannya lulusan SMA yang terampil,” ungkap Dwi Eko.

Oleh karenanya, Disnaker Sidoarjo merespons fenomena itu dengan menggeser fokus pelatihan dari keterampilan teknis ke manajerial. Langkah ini diharapkan mampu mengisi posisi strategis yang semakin dibutuhkan industri.

Program pelatihan berbasis kompetensi dengan sertifikasi BNSP juga digencarkan. “Kami ingin tenaga kerja Sidoarjo memiliki daya saing global. Tanpa kompetensi, mereka akan tersisih oleh pekerja dari daerah lain yang masuk ke Sidoarjo,” tandas Dwi Eko.

Fenomena sebelum era digital, menunjukkan dominasi tenaga kerja informal tanpa sertifikasi. Kini, tuntutan global menekankan pentingnya keterampilan formal dan manajerial. Perubahan ini, menurutnya, menuntut adaptasi cepat agar tenaga kerja yang tinggal di Sidoarjo tidak tertinggal.

Program Desa Produktif Mandiri (DPM) juga menjadi solusi. Melalui koperasi lokal, usaha mandiri seperti produksi telur mampu menciptakan 20–30 tenaga kerja baru. Hal ini membantu menekan angka pengangguran dan memperkuat ekonomi lokal.

Namun, tantangan tetap ada. Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja tanpa keterampilan menambah beban. Disnaker Sidoarjo menekankan pentingnya pelatihan formal bagi usia produktif 18–35 tahun, sementara yang di luar usia tersebut diarahkan ke usaha mandiri.

Secara keseluruhan, capaian penurunan TPT menjadi bukti keberhasilan kebijakan. Meski demikian, ancaman PHK akibat krisis bahan baku dan lemahnya kompetensi manajerial masih menghantui.

Harapan besarnya terletak pada konsistensi pelatihan, komunikasi tripartit, serta dukungan koperasi lokal.

“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kesejahteraan pekerja. Sidoarjo harus siap bersaing di era global,” tutup Kepala Disnaker Sidoarjo, Dwi Eko Saptono.

Gelombang PHK Mengintai, Pekerja Dirumahkan Masih Bertambah

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, belum sepenuhnya mampu menghapus bayang-bayang PHK di Kab. Sidoarjo.

Di tengah aktivitas industri yang kembali bergerak, sejumlah perusahaan masih melakukan efisiensi, merumahkan pekerja, hingga mengurangi tenaga kerja akibat tekanan biaya produksi dan melemahnya permintaan pasar.

Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur menunjukkan, sebanyak 262 pekerja di Kabupaten Sidoarjo mengalami PHK sepanjang tahun 2024.

Angka tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu daerah yang masih terdampak gelombang rasionalisasi tenaga kerja di sektor industri dan jasa.

Memasuki tahun 2025, situasi belum sepenuhnya membaik. Disnaker Kab. Sidoarjo mengungkap, bahwa setiap hari terdapat sekitar tiga hingga lima pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan.

Kondisi tersebut, dipicu ketidakseimbangan antara biaya produksi dan hasil penjualan, yang membuat perusahaan melakukan penghematan operasional.

Tidak hanya itu, dalam laporan Disnaker Sidoarjo, sedikitnya 50 pekerja tercatat terkena PHK dalam kurun tiga bulan. Penyebabnya beragam, mulai dari pensiun dini, penurunan produksi, hingga perusahaan yang menghentikan operasionalnya.

Meski demikian, belum terdapat data resmi yang menyebut secara pasti berapa jumlah perusahaan di Sidoarjo yang telah gulung tikar atau terancam bangkrut sejak pandemi Covid-19.

Namun berbagai laporan ketenagakerjaan menunjukkan adanya tren pengurangan tenaga kerja, tidak diperpanjangnya kontrak pekerja, serta efisiensi di sejumlah sektor manufaktur.

Fenomena ini menjadi peringatan bahwa, sektor industri di Kota Delta masih menghadapi tantangan serius.

Di satu sisi, angka pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi di sisi lain gelombang PHK dan pekerja dirumahkan masih terus muncul dalam laporan Disnaker.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting, berapa banyak perusahaan yang sebenarnya sedang bertahan di tengah tekanan ekonomi, dan sejauh mana ancaman kebangkrutan dapat mempengaruhi masa depan ribuan pekerja di Kabupaten Sidoarjo.

Pertanyaan inilah yang kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab. Sidoarjo, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.