Poin Utama :
- Tujuh konglomerat Indonesia resmi masuk dalam daftar 500 orang terkaya dunia versi Bloomberg Billionaires Index.
- Sukanto Tanoto menempati posisi teratas nasional sebagai orang terkaya Indonesia di peringkat ke-108 dunia dengan kekayaan sekitar Rp423,23 triliun.
- Pemeringkatan ini menyoroti kesenjangan sosial yang semakin melebar antara konglomerat dan masyarakat kelas menengah di tengah pertumbuhan ekonomi.
Release
Anda ke Ruang!
Kami tayangkan untuk audiens
yang lebih luas.
Ruang.co.id – Publik dunia dikejutkan oleh laporan terbaru Bloomberg Billionaires Index. Tujuh konglomerat Indonesia, resmi masuk daftar 500 orang terkaya dunia.
Nama Sukanto Tanoto muncul sebagai pemimpin peringkat nasional. Ia mengungguli taipan lain dengan kekayaan mencapai puluhan miliar dolar Amerika.
Pendiri Royal Golden Eagle ini, menjadi orang terkaya Indonesia dalam daftar tersebut. Ia menempati peringkat ke-108 dunia. Estimasi kekayaannya mencapai sekitar Rp423,23 triliun. Sepanjang 2026, kekayaannya meningkat 8,4 persen atau sekitar Rp32,41 triliun.
Selain Tanoto, daftar itu juga mencatat pemilik Grup Barito, Prajogo Pangestu, dengan estimasi kekayaan sekitar Rp333,18 triliun. Posisi ketiga ditempati oleh pengusaha tambang batu bara, Low Tuck Kwong dengan estimasi kekayaan mencapai Rp298,96 triliun.
Pemilik grup Djarum, Hartono bersaudara menempati urutan keempat nasional dengan kekayaan sekitar Rp270,15 triliun. Posisi kelima nasional, Anthony Salim dengan estimasi kekayaan sekitar Rp221,52 triliun.
Dato Sri Tahir, menempati posisi keenam konglomerat nasional, dengan estimasi kekayaan sekitar Rp178,3 triliun. Kekayaan Tahir dari portofolio bisnis yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari perbankan, layanan kesehatan, properti, media, hingga pertambangan.
Sedangkan menempati posisi ketujuh nasional, Otto Toto Sugiri, dengan estimasi kekayaan sekitar Rp142,28 triliun. Pendiri PT DCI Indonesia Tbk tersebut, menjadi representasi kuat sektor teknologi digital
Bloomberg menorehkan data kekayaan dihitung berdasarkan nilai saham, aset, dan laporan keuangan perusahaan. Validitasnya diakui lembaga riset internasional.
Fenomena ini menyoroti kesenjangan sosial. Di tengah pertumbuhan ekonomi, jurang antara konglomerat dan masyarakat kelas menengah semakin melebar.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi pijakan hukum. Regulasi ini mengatur keterbukaan emiten agar tidak menyesatkan publik.
Kehadiran konglomerat Indonesia di daftar global, menunjukkan potensi besar ekonomi nasional. Namun, tantangan pemerataan kesejahteraan tetap menjadi pekerjaan rumah.
Fenomena ini bukan sebatas angka kekayaan. Lebih dari itu, ini cermin dinamika kapitalisme modern di Asia Tenggara.
