Rasiyo Blak-blakan Soal Minimnya Lahan untuk SMA Negeri di Krembangan

Ruang.co.id – Keterbatasan Lahan di tengah kota Surabaya membuat pemerintah provinsi kesulitan untuk mendirikan sekolah SMA Negeri baru di kota Surabaya. Hal ini dijelaskan anggota DPRD Jatim Dr Rasiyo Msi di hadapan masyarakat Jl Sulung Utara saat melakukan reses masa persidangan tiga tahun 2006, senin, (27/7).

Menurut politikus partai Demokrat itu, untuk pengadaan lahan buat sekolah di Surabaya memang sulit apalagi di wilayah krembangan. Dan masalah tanah ini masalah ini urusannya dengan Pemkot Surabaya.
Sehingga dirinya menyarankan untuk memanfaatkan sekolah SMA/SMK swasta yang ada di sekitar wilayah Krembangan ini. Diantaranya dengan memberikan Bea Siswa, ataupun memperbaiki sarana dan prasarana sekolah tersebut atas bantuan Pemprov dan sebagainya.

“Jadi karena pengadaan tanah yang sulit untuk mendirikan sekolah negeri itu, saya menyarankan agar masyarakat memanfaatkan sekolah swasta yang ada dengan mengajukan program beasiswa, pengadaan sarana dan prasarana bagi murid-muridnya. ” Ujar mantan Sekdaprov Jatim ini menjelaskan.

Selain itu aspirasi yang diserap dari reses tersebut diantaranya masalah tanah yang berada di sekitar tanah dekat rel KA. Hal ini juga sulit dilakukan karena secara aturan wilayah tersebut milik PT Kereta Api Indonesia ( PT KAI ) sehingga masalah ini menjadi wilayah kewenangan pemerintah pusat.

Sedangkan aspirasi lainnya yaitu masalah gedung sekolah Paud yang kurang represtatif karena bangunannya berada di Balai RW sehingga tidak ada tempat untuk anak-anak Paud bermain.

“Masalah sekolah Paud itu biasanya menggunakan gedung balai RW. Sehingga kembali lagi masalah tempatnya milik pemerintah kota. Sehingga saran saya agar tempatnya dipindah. Atau mengajukan usulan ke Pemkot untuk perbaikan sarana dan prasarananya. Tentunya harus mengusulkan dengan membuat peoposal bulan sekedar omongan. Karena itu saya menyarankan agar setelah ini diadakan pertemuan antara warga dengan RT atau RW untuk membahas pembuatan proposal ni. Kemudian hasilnya bisa dikomunikasikan ke DPRD kota Surabaya bisa juga dikonsultasikan ke saya untuk saya dispkan tenaga pendampingnya ,” beber Rasiyo lagi.

Disamping aspirasi tersebut, ada hal yang diterangkan Rasiyo adalah masalah UMKM. Ada beberapa program dari Pemprov Jatim dalam Hal permodalan UMKM yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Misalnya kredit tanpa agunan maupun KUR. Hal itu bisa di lakukan dengan berkoordinasikan nelaui RT-RW setempat.