Selain DPI Lingkar Timur, Komisi C DPRD Sidoarjo Desak Pembangunan Mercusuar Ikan Sebagai Growth Engine 2026

Sidoarjo, Ruang.co.id – Komisi C DPRD Sidoarjo prihatin meradang, melihat kondisi Depo Pemasaran Ikan (DPI) Lingkar Timur yang kumuh dan bau, padahal infrastruktur ini vital sebagai penyokong utama suplai protein program Makan Bergizi Gratis.

Kenyataan pahit tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat atau hearing evaluasi kinerja tahun 2025 di ruang rapat Komisi C, Jumat (30/1/2026). Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo,

H. Choirul Hidayat, memimpin langsung jalannya rapat, yang beberapa waktu sebelumnya menghadirkan Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan, guna membedah fakta di balik layar karut-marutnya tata kelola perikanan di Kota Delta—julukan bagi Kabupaten Sidoarjo karena letaknya yang diapit dua sungai besar layaknya delta.

Sekretaris Komisi C, Hj. Ainun Jariyah, yang memulai mengungkapkan rasa prihatin mendalam terhadap kondisi DPI Lingkar Timur, yang dinilai tidak manusiawi bagi pedagang maupun pembeli.

Kondisi becek permanen, drainase yang mampet, hingga aroma menyengat yang menusuk hidung menjadi pemandangan sehari-hari, di pusat grosir yang berdiri sejak 10 November 2007 tersebut.

“Kondisi pasar ikan saat ini perlu dibenahi. Padahal, kebutuhan ikan sangat penting, terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak,” tegas Ainun.

Kondisi ini merupakan anomali besar. Berdasarkan data teknis, DPI Lingkar Timur seharusnya menjadi Cold Chain (Rantai Dingin)—sistem distribusi suhu rendah untuk menjaga kualitas pangan—namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketiadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang modern membuat limbah darah dan sisa pencucian ikan mencemari lingkungan.

Tak hanya masalah fisik bangunan, sisi kemanusiaan juga tersayat saat membahas nasib nelayan kupang, Choirul Hidayat membongkar fakta bahwa masih banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan Solar bersubsidi karena kendala administrasi yang rumit.

“Nelayan terpaksa membeli ke pengepul dengan harga selangit. Padahal mereka punya kartu nelayan. Ini soal pendampingan penyuluh yang mandul,” cetusnya pedas.

Solusi Mercusuar Jabon Anggaran Hingga Rp60 Miliar

Menanggapi carut-marut tersebut, anggota Komisi C, M. Rojik, menawarkan solusi inklusif melalui pembangunan Industrial Fishery Hub di Jabon. Proyek yang diestimasikan menelan anggaran Rp40 hingga Rp60 Miliar ini dirancang sebagai pusat perikanan modern dengan fasilitas Blast Freezer (ruang pendingin cepat suhu ekstrim) bertenaga surya.

Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, Muhammad Yunan Khoiron, menyatakan kesanggupannya untuk melakukan langkah konkret di kuartal pertama 2026. “Kami siap membenahi sektor pasar ikan dan meningkatkan kinerja penyuluh perikanan demi keadilan para nelayan,” pungkasnya.

Langkah ini menjadi pertaruhan besar bagi Pemkab Sidoarjo. Tanpa perbaikan nyata, predikat Kota Delta hanyalah narasi kosong di atas kertas, sementara rakyatnya tetap bergulat dalam kumuhnya pasar dan mahalnya bahan bakar.