Betonisasi Waru Terancam Molor Disorot Keras: Dugaan Kualitas Buruk, DPRD Minta Evaluasi Total

Sidoarjo, Ruang.co.id – Proyek betonisasi di kawasan Kureksari–Kepuhkiriman hingga Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, kembali memantik gelombang kritik.

Hal itu setelah warga melaporkan permukaan cor yang mudah mengelupas, retak dini, serta dugaan penggunaan material di bawah spesifikasi kontrak.

Di sejumlah titik, permukaan jalan terlihat kasar, tidak rata, dan terkesan dikerjakan terburu-buru.

Keluhan warga juga menyasar sisa galian dan penumpukan material yang dianggap mengganggu aktivitas harian, terutama di area padat lintasan kerja.

Sejumlah pengendara bahkan mengeluhkan debu dan arah lalu lintas yang tidak tertata selama pengerjaan berlangsung.

Oleh karenanya, Bupati Sidoarjo, Subandi, beserta Warih Andono Wakil Ketua DPRD, melakukan Sidak. Bupati juga dan mengajak Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Dwi Eko Saptono, serta jajaran Forkompimka dan Forkompimda Kab. Sidoarjo, pada Sabtu (15/11/2025).

Instruksi bupati yang meminta pengerjaan lembur dan penambahan shift sebelumnya, ditujukan untuk mempercepat progres yang tertinggal.

Namun percepatan itu justru menimbulkan kekhawatiran baru, kualitas dikhawatirkan tidak terjaga karena tahapan teknis, termasuk proses pemadatan dan curing time, berpotensi tidak optimal.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono memberikan banyak masukan dan penilaiannya, serta lebih banyak menyoroti waktu pelaksanaan tenderisasi.

Ia sudah berkali – kali mengingatkan Dinas PU Bina Marga, soal waktu tenderisasi proyek betonisasi. Sebaiknya tidak menjelang akhir tahun pengerjaannya. Dipastikan banyak kendala, selain cuaca musim hujan.

“Sidak betonisasi di waru ada beberapa catatan untuk dievaluasi. Pelaksanaan kegiatan terlalu mepet dengan tutup tahun,” tandas Warih, sapaan akrabnya.

“Maka kami sampaikan waktunya lelang jangan terlalu mepet tahun, paling tidak di triwulan dua. Kalau terlalu mepet tahun maka banyak kendala waktunya pendek, berkejaran dgn hujan, kalau jalan ramai bermasalah dengan lalulintas, pengawasan tidak bisa maksimal, yang dikuatirkan tidak selesai tepat waktu walau selesai tepat waktu hasilnya tidak maksimal,” tandas Warih lagi.

Sikap DPRD Sidoarjo: Wajib Evaluasi Total dan Audit Teknis

Di Gedung DPRD Sidoarjo, Komisi C mengetengahkan sikap tegas. DPRD menilai, pekerjaan dengan kualitas buruk tidak bisa dimaafkan, terlebih anggaran infrastruktur tahun berjalan termasuk yang terbesar dalam belanja publik.

DPRD menyoroti tajam, agar jangan sampai ada ruang untuk pekerjaan asal-asalan. Jika ada permukaan cor yang mengelupas sebelum digunakan, dugaan kuat pertanda ada yang tidak beres. Pemkab wajib melakukan audit teknis total, termasuk uji mutu laboratorium.

DPRD juga meminta, agar Inspektorat Kabupaten bergerak cepat memeriksa dokumen spek teknis, progres fisik, dan kemungkinan adanya pengurangan kualitas material.

Menurutnya, evaluasi bukan hanya formalitas, tetapi harus mampu mengungkap apakah terdapat pelanggaran kontrak maupun indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.

Janji Kering Dinas PU Evaluasi Proyek di Musim Hujan

Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo kepada wartawan sempat menyatakan akan menindaklanjuti semua temuan masyarakat.

Pihak dinas menegaskan bahwa proyek masih dalam masa pekerjaan, sehingga setiap kekurangan pada mutu beton atau ketidaksesuaian teknis wajib diperbaiki kontraktor dengan biaya sendiri, sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

Sementara itu, pengawas proyek di lapangan jadi korban gencet meradang, permintaan untuk meningkatkan pengendalian kualitas, mulai dari pengujian slump, komposisi campuran, pemadatan, hingga pengawasan waktu pengeringan. Menurut dinas, percepatan kerja tidak boleh mengorbankan standar teknis.

Peringatan Keras Jangan Sampai Ada Korban Mutu

Gelombang kritik publik ini menjadi penanda penting, bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengejar serapan anggaran dan kecepatan progres.

DPRD menegaskan, apabila uji mutu laboratorium yang akan dilakukan nanti membuktikan adanya penurunan material, maka sanksi administrasi hingga pemutusan kontrak harus disiapkan.

Sementara dalan keluh kesah warga muncul nada keras menghempas, agar Pemkab. Sidoarjo tidak ragu melibatkan auditor independen guna memastikan tidak ada celah kolusi atau pengurangan spek, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Pada akhirnya, warga menunggu satu hal, tindakan korektif yang nyata. Jalan beton yang dibangun dengan uang rakyat harus kokoh, aman, dan bertahan puluhan tahun — bukan hanya beberapa bulan.