DPRD Sidoarjo Desak Master Plan Pertanian dan Kritisi Operasi Pasar Murah Tidak Tepat Sasaran

Sidoarjo, Ruang.co.id – Bupati Sidoarjo, Subandi, bersama jajarannya dan legislatif menginisiasi penguatan ketahanan pangan, di Pendopo Delta Wibawa, melalui koordinasi lintas instansi guna menekan inflasi menjelang bulan Ramadhan, pada Kamis (12/2/2026).

Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas kenaikan harga pangan pokok, yang kerap mencekik warga setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sidoarjo mencatat pergerakan harga yang signifikan pada Februari ini.

Beras premium kini menyentuh Rp 15.326 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 14.900. Lonjakan paling tajam terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai Rp 76.810 dari standar maksimal Rp 57.000.

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari para wakil rakyat di DPRD Sidoarjo. Legislatif menilai kebijakan jangka pendek seperti pasar murah perlu dievaluasi total agar lebih tepat sasaran. Mereka mendorong adanya master plan atau rencana induk pertanian yang lebih visioner dan solutif untuk jangka panjang.

“Dinas Pertanian harus membuat master plan yang memetakan kebutuhan pangan. Harus ada lahan yang ditetapkan sebagai LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan dilindungi payung hukum berupa Peraturan Bupati agar pasokan tetap terjaga,” tegas Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Supriyono.

Supriyono merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah melindungi area produksi pangan dari alih fungsi lahan, agar kemandirian pangan tetap terjaga tanpa harus terus bergantung pada pasokan luar daerah.

Kritik tajam juga datang dari Kusumo Adi Nugroho, Anggota Fraksi PDIP. Ia memandang metode operasi pasar yang dijalankan selama ini sudah usang.

“Operasi pasar itu sudah sangat usang. Harus ada inovasi out of the box (pemikiran baru yang luar biasa). Jangan sampai warga yang tidak mampu justru tidak kebagian karena kalah cepat dengan yang lain,” ujar Kusumo.

Terkait hal itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi tetap mengedepankan kolaborasi antarlembaga, termasuk Bulog dan TNI/Polri.

“Nanti kita mengadakan Gerakan Pangan Murah, dari Bulog dengan penjualan beras SPHP. Kami yakin dengan kebersamaan seperti ini, harga-harga yang biasanya naik bisa kita tekan,” ucap Bupati Subandi.

SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah program pemerintah berupa penyaluran beras dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Eni Rustianingsih, mulai menyiapkan skema inklusif (terbuka bagi semua) dengan membentuk kios pangan dan mengoptimalkan Satgas Pangan untuk memantau stok. Upaya ini mencakup kerja sama dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk membeli gabah petani secara langsung.

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat Sidoarjo, agar tidak cuma menjadi penonton saat harga pangan melambung tinggi, melainkan merasakan perlindungan negara yang hadir secara adil.