Proyek Beton Baru Retak Suara Warga Sidokerto Tercekik, PUMBSDA dan Anggota Dewan Terdiam Seribu Bahasa

Sidoarjo, Ruang.co.id – Proyek betonisasi saluran air dan pavingisasi jalan di depan Balai Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, menuai keluhan serius warga akibat pemasangan U-Ditch bergelombang, tidak presisi, merusak pipa PDAM, dan minim pengawasan, sementara pihak terkait memilih diam.

Keluhan warga mencuat sejak awal pengerjaan. Sepanjang sisi kiri dan kanan badan jalan, U-Ditch terpasang tidak senter, elevasi bahu jalan timpang, dan permukaan tampak bergelombang. Kondisi itu memicu kekhawatiran soal fungsi drainase dan keselamatan pengguna jalan.

“Pemasangan U-Ditch ini bikin pusing. Kanan kiri tidak presisi, bergelombang, seperti asal jadi. Tukangnya memasang seperti asbes teras rumah,” kata seorang pengurus bidang pembangunan RW 3 yang juga pemborong proyek, Selasa (16/13)2025). Ia meminta identitasnya tidak disebutkan.

Warga menilai pengukuran ketinggian bahu jalan tidak akurat. Sisi selatan tampak lebih tinggi dibanding sisi utara. Akibatnya, aliran air berpotensi tidak optimal dan memicu genangan saat hujan.

Dampak proyek tidak berhenti di situ. Seorang ibu rumah tangga di RT 2/RW 3 mengeluhkan terputusnya aliran air bersih akibat pipa PDAM Delta Tirta yang pecah saat penggalian.

“Beberapa hari kami kebingungan memasak dan mandi karena pipa PDAM depan rumah pecah saat penggalian saluran air,” ujarnya.

Sorotan warga kian tajam setelah ditemukan U-Ditch terpasang tanpa cap perusahaan dan tanpa tanda SNI (Standar Nasional Indonesia). Dalam proyek pemerintah, spesifikasi teknis umumnya mensyaratkan material bersertifikat SNI untuk menjamin mutu, dimensi, dan kekuatan beton.

Mengacu standar beton pracetak, U-Ditch lazim menggunakan mutu K-300 hingga K-350 dengan pembuktian sertifikat pabrik dan uji laboratorium. Ketiadaan penandaan memunculkan dugaan penyimpangan spesifikasi. Untuk memastikan mutu beton, uji tekan seperti core drill test menjadi rujukan objektif.

Secara teknis, pemasangan U-Ditch juga semestinya didahului rabat beton (lean concrete), yakni lapisan beton non-struktural bermutu rendah (umumnya K-50 hingga K-100) setebal 3–5 sentimeter sebagai lantai kerja agar elevasi rata dan stabil. Tanpa rabat yang benar, presisi pemasangan mudah meleset.

Ironisnya, proyek yang disorot warga ini nyaris tanpa respons terbuka dari konsultan pengawas lapangan maupun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (PUMBSDA) Kabupaten Sidoarjo. Sejumlah warga menilai pengawasan tidak terlihat tegas di lapangan. Padahal dalam rapat bersama perangkat, pengawas, kontraktornya, dan perwakilan warga yang semuanya berjumlah 9 orang, beberapa waktu sebelum pengerjaan proyek.

Sorotan juga mengarah ke wakil rakyat daerah pemilihan setempat. Di sekitar lokasi bahkan terpasang nama anggota DPRD Sidoarjo dari beberapa fraksi, termasuk Komisi B dan Komisi D. Namun, hingga kini, tidak ada pernyataan publik yang menjawab keluhan warga.

Bahkan pula, jalan gang di belakang proyek itu, terdapat nama seorang anggota dewan Sidoarjo, bernama Afdal Muhammad Ihsan dari F-Gab (PKS) dan anggota Komisi B dewan Sidoarjo, yang juga dapiilnya di Dapil Sidoarjo 1. Begitu juga terdapat deretan nama anggota dewan antara lain Kasipah, anggota dari F-PDIP dan Komisi D DPRD Sidoarjo yang punya dapil di Sidokerto. M. Abud, Bashori, Wahyu Lumaksono, dan masih banyak lagi. Herannya, mereka semua “terdiam seribu bahasa” pula, melihat pembangunan proyek betonisasi Saluran air dan pavingisasi jalan balai Desa Sidokerto.

Padahal, regulasi pengadaan pemerintah mewajibkan kesesuaian spesifikasi teknis dan pengawasan ketat. Penyimpangan mutu berpotensi merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan publik.

Warga mendesak audit teknis menyeluruh, pembuktian mutu material, dan perbaikan total sebelum proyek dilanjutkan. Mereka menegaskan pembangunan desa harus berdiri di atas kualitas, bukan sekadar cepat selesai.

“Kami hanya ingin pekerjaan yang benar, aman, dan sesuai aturan. Ini uang publik, bukan milik pribadi,” tegas seorang warga.

Proyek infrastruktur semestinya menghadirkan manfaat, bukan luka. Di Sidokerto, beton telah terpasang namun mendapat penilaian amburadul dan tidak profesional, tetapi kepercayaan warga justru retak.