Kambuh Lagi, 45 Santri Keracunan MBG dan Tuntutan Transparansi Dapur Kalitengah

Sidoarjo, Ruang.co.id – Sisa trauma kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG), belum sepenuhnya sirna. Gelombang serangan gejala medis kambuhan, mendadak kembali meneror para santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam.

Senin malam (7/9/2026), sebanyak 45 santri dilarikan lagi ke RSUD RT. Notopuro. Tim medis mengatakan, mayoritas korban mengeluhkan rasa mual, pusing, muntah, diare, hingga kondisi fisik yang lemas.

Hingga Selasa sore (8/9/2026), tim medis rumah sakit terpaksa masih menahan dua santriwati, untuk menjalani perawatan intensif. Mereka adalah Aisyah Nurin Nuzulah, santriwati asal Jombang, dan Hasbiyah Natasyah Ekasari, putri warga Sidoarjo.

Humas RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rizqi Maulana Hadi, memberikan penjelasan resminya. “Kedua santriwati didiagnosa mengalami gejala relaps karena pencernaan belum pulih total.”

Sementara itu, 43 santri lainnya telah diperbolehkan pulang. Tim medis menyatakan, mereka hanya mengalami dehidrasi ringan hingga sedang pasca-tindakan pemulihan cairan.

Situasi pelik ini memicu keprihatinan mendalam dari kalangan legislator Sidoarjo. Rombongan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo pada Selasa (8/9/2026) pagi, melakukan sidak ke rumah sakit untuk memantau pelayanan medis.

Ketua DPC PKB Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, menegaskan pentingnya pengawasan. “Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama penanganan korban,” ujar Gus Reza, sapaan akrabnya, di RSUD RT. Notopuro.

Gus Reza menumpahkan kekecewaannya atas lambatnya penanganan dan transparansi informasi dari pihak SPPG maupun kabar sumir tentang hasil laboratorium sampel bahan dan menu MBG bermasalah tersebut. Ia menuntut agar Dinas Kesehatan Sidoarjo segera membeberkan hasil uji laboratorium sampel MBG.

“Kami berharap ada transparansi hasil laborat agar tidak menjadi kecemasan publik,” tegas Gus Rizza. Hingga kini, hasil pengujian sampel makanan masih belum dipublikasikan.

DPRD Sidoarjo juga mengecam atas mangkirnya pengelola SPPG, dari pemanggilan hearing resmi. Dewan menyayangkan pemilik usaha, yang belum juga menunjukkan iktikad baik menemui pihak pesantren.

Tingkat transparansi operasional penyedia makanan pun dipertanyakan publik. Kepala Dinkes Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, belum memberikan jawaban saat dihubungi hingga berita ini ditayangkan.

Keberadaan pengelola SPPG Kalitengah, Tanggulangin, kini menyisakan tanda tanya besar. Penelusuran digital menunjukkan bahwa, operasional fasilitas tersebut berada di bawah Yayasan Indonesia Makmur Mandiri.

Bupati Sidoarjo, Subandi, membenarkan bahwa pemilik yayasan tersebut berasal dari Malang. Sosok pemilik berinisial HR tersebut sejauh ini belum pernah muncul secara terbuka.

Penelusuran jejak digital menemukan keterkaitan entitas pengelola dengan bisnis lain. Badan usaha tersebut kabarnya terafiliasi dengan CV  OEtL, berkantor di Pandaan, Pasuruan, yang bergerak di bidang pengadaan barang.

Parameter Entitas Keterangan Dokumen / Data Lapangan

Mitra Pengelola Yayasan Indonesia Makmur Mandiri

Inisial Pemilik HR (Asal Malang)

Kepala SPPG Rafli Ridho (Status: Nonaktif/Suspensi)

Entitas Afiliasi CV Ora Et Labora (Tender Pengadaan)

Jumlah Korban Total >700 Santri dan Siswa

Berdasarkan data di atas, penyediaan makanan wajib mematuhi standar higienitas ketat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Regulasi tersebut menandaskan bahwa, setiap jasa boga pengelola makanan massal wajib memiliki Sertifikat Laik Higitasi Sanitasi (SLHS). Pelanggaran atas standar ini, dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Kehadiran sosok Kepala SPPG di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa (8/9)2026) juga memicu kontroversi baru. Meski dikabarkan telah dicopot BGN, dugaan ia tampak menghadiri agenda pembentukan satgas kabupaten.

Penghujung dari perkembangan. Kasus ini, Gus Reza berharap evaluasi total dilakukan, agar kejadian serupa tidak berulang. “Pengawasan ketat BGN dan Dinkes adalah kunci utama keselamatan anak-anak kita,” pungkasnya.

Sementara itu, di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Bupati Subandi memimpin rapat koordinasi pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (8/9/2026).

Untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan aman dan berkualitas, Pemkab Sidoarjo akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memperketat kontrol sanitasi, perizinan, hingga kelayakan bahan makanan.