Sidoarjo, Ruang.co.id – Kabar mengejutkan yang sempat menggegerkan viral belakangan, datang dari Desa Banjar Kemantren, Kabupaten Sidoarjo.
Sejumlah warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), mengaku menjadi korban dugaan pemotongan dana bantuan oleh oknum tertentu. Isu ini mendadak viral setelah diunggah oleh akun media sosial “Info Sidoarjo”, dan memicu kemarahan publik.
Berdasarkan pengakuan sejumlah warga Desa Banjar Kemanren, dana bantuan yang seharusnya mereka terima secara utuh sebesar Rp900 ribu, justru mengalami penyusutan dengan nominal yang bervariasi.
Potongan tersebut disinyalir berkisar mulai dari Rp50 ribu hingga mencapai Rp400 ribu per penerima manfaat. Salah satu warga bahkan menyebutkan adanya penurunan nilai bantuan dari yang seharusnya Rp900 ribu menjadi hanya Rp600 ribu.
Warga menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas kejadian ini. Bagi mereka, bantuan sosial tersebut sangat berarti untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian mendesak. Pemotongan dana secara sepihak ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Sidoarjo dilaporkan telah bergerak cepat, Kamis pagi kemarin (11/2/2026) melakukan inspeksi mendadak (sidak), setelah malamnya kabar tersebut viral di media sosial.
R. Martha Wara Kusma,S.Sos., Kepala Dinsos Kab. Sidoarjo, tegas menyakatan, bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dana PKH warga tersebut, setelah ia menugaskan anak buahnya menelusuri masalahnya.
“Jadi kami baru dapat kabar itu malam, itu yang viral di TikTok. Pagi langsung kita sidak. Saya tugaskan pak Wildan (kepala bidangnya) ke lokasi,” tandas Martha, sapaan akrabnya, saat ditemui usai acara dengar pendapat (hearing) warga terkait persoalan Program Beasiswa dari Dinsos, di DPRD Sidoarjo (13/2/2026).
“Itu kalau yang viral kan jelas menyebutkan oknum PKH ya? Bukan!. Saya pastikan bukan, tapi memang ada dugaan yang bermain dan akan kami tindaklanjuti,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Sidoarjo, Wildan Erhuansyah, S.STP., M.HP., saat mendampingi Kadinsos, mengatakan untuk sementara dugaan kuat oknum pelakunya
“Itu sebenarnya kejadian pencairan PKH pada 19 Desember 2025, tapi mungkin warga memosting kasusnya beberapa hari kemarin lalu mendadak viral. Dari hasil penelusuran kamu untuk sementara, ini dari keterangan warga ya, dugaan kuat yang terlibat itu Kasunnya,” ungkap Wildan lebih jauh.
Dari keterangan warga yang dihimpunnya Ia lebih jauh menceritakan, sebelum hari pencairan terduga oknum tersebut menelpon warga yang dapat PKH. Di pembicaraan telponnya, setiap warga dipotong rata – rata sebesar Rp300 ribu per penerima PKH.
Pembicaraan telpon, dari jumlah nominal itu oknum mencatut nama Camat mendapat bagian Rp100 ribu per penerima PKH, dan perangkat desa mendapat Rp100 ribu, serta dirinya mendapat Rp100 ribu per penerima PKH.
Secara spesifik untuk bantuan senilai Rp900.000, data menunjukkan bahwa jumlah warga Desa Banjarkemantren yang masuk dalam daftar penerima manfaat (KPM) untuk periode tersebut sebanyak 326 orang.
“Saat pencairan, paginya warga disanggong sama oknum itu di di Kantor Pos. Warga yang menerima tercairkan uangnya, langsung menyerahkan Rp300 ribu kepada oknum,” terang ungkap Wildan.
Bantuan tersebut, kata Kadinsos Sidoarjo, secara teknis merupakan program PKH (Program Keluarga Harapan) tahun anggaran 2025 dari Kemensos.
Kadinsos, Martha menambahkan, selain kasus tersebut, di Desa Banjar Kemanren juga ada kasus dugaan lainnya berupa BLTS Kesra (Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat) tahun anggaran 2025 semacam PKH.
Terduga oknum pelakunya dari berbagai sumber yang didapatinya, untuk sementara dari perangkat RT RW dan dugaan melibatkan pendamping dari Dinsos.
Meski demikian, Pihak Dinsos menyatakan tengah menelusuri detail permasalahan dengan melibatkan unsur RT dan RW hingga perangkat desa setempat, guna mendapatkan fakta valid dugaan kuat penyimpangannya di lapangan.
Sekalipun awalnya diduga dilakukan oleh oknum pendamping PKH, pihak berwenang masih melakukan investigasi lebih lanjut, untuk memastikan siapa sebenarnya yang bermain di balik pemotongan dana tersebut.
Dengan lugas Martha megatakan, “Jika valid ada oknum dari pendamping kami terlibat, ya pasti kasih kita sanksi tegas Pak”. “Tegasnya seperti apa pak?,” tanya Ruang co.id.
“Sekedar informasi, PKH itu kan termasuk status kepegawaiannya punya Kementerian. Nanti kami akan berkoordinasi. Ya enggak lepas kemungkinan bisa pemberhentian Pak,” pungkasnya.
Masyarakat Banjar Kemantren kini mendesak adanya transparansi dan klarifikasi resmi dari pihak terkait. Mereka berharap persoalan ini ditindaklanjuti secara adil melalui audit menyeluruh agar bantuan sosial ke depannya benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa potongan sepeser pun.
